HeadLine

EE Mangindaan: Sistem Perencanaan Pembangunan Perlu Direformasi MPR

JAKARTA– Salah satu rekomdasi MPR RI yang perlu dikembangkan, dilengkapi dan sempurnakan yaitu soal reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional.

Itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI ketika memberikan kata sambutan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN’ yang digelar di Jakarta, Rabu (7/9).

Dikatakan politisi senior Partai Demokrat tersebut, MPR RI mengeluarkan beberapa rekomdasi. Rekomndasi yang penting untuk ditindak lanjuti adalah soal sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi, tema seminar ini sangat penting sebab itu merupakan bagian dari MPR untuk mendukung pemerintahan yang membangun secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan keinginan itu, kata Gubernur Sulawesi Utara 1995-2000 tersebut, MPR mempunyai agenda untuk menggagas adanya kemungkinan mengubah UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas.

“Gagasan mengubah UUD sangat mengemuka meski di tengah luapan pro dan kontra. Mari kita hargai perbedaan dan kita musyawarahkan perbedaan itu,” harap mantan Pangdam Cendrawasih tersebut.

Dikatakan, MPR sebagai lembaga demokrasi dan rumah kebangsaan saat ini menerima aspirasi dan dinamika masyarakat terkait perubahan UUD, baik yang pro dan kontra. Sikap yang pro dan kontra itu adalah ada yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945 dan ada yang ingin mempertahankan UUD hasil amandemen. Itulah perbedaan yang harus dimusayawarahkan.

Dari perbedaan pendapat yang ada, kata EE Mangindaan, ada titik temu di antara mereka, yakni adanya keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara. “Perbedaan pandangan soal UUD bertemu ada pada perlunya bangsa ini memiliki haluan negara.”

Diakui persoalan pada konstitusi sebenarnya terletak pada masalah implementasinya. Haluan negara menurut Mangindaan sangat penting agar pembangunan dapat dilakukan secara komprehensif, terarah, terukur dan berkesinambungan baik di pusat maupun daerah.

Sebenarnya lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara ini, MPR sejak lama sudah merespon keinginan menghidupkan kembali haluan negara seperti ketika masa Orde Baru. Respon tersebut sangat relevans dengan kewenangan MPR untuk mengubah UUD. Adanya keinginan menghidupkan kembali haluan negara pun disebut salah satu rekomendasi MPR.

MPR selalu merespon kondisi aktual di masyarakat. Respon itu dikaji dalam Badan Kajian sehingga berdasarkan kajian, sistem tata negara ke depan perlu keterlibatan banyak pihak guna mencari jalan terbaik arah perjalanan bangsa.

Haluan negara yang ada, kelak harus menjadi pedoman dalam membuat aturan-aturan. “Untuk itu dasar hukun haluan negara harus di atas undang-undang,” demikian EE Mangindaan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top