JAKARTA– Ketua Badan Koordinasi Perdagangan Internasional Kadin Indonesia, Ricky Sutanto mengatakan, masalah kepemilikan rumah untuk penduduk berkaitan erat dengan keuangan atau Gaji Hidup Layak (GHL).
Dengan Upah Minimum Regional (UMR) seperti sekarang, dipastikan sulit buat rakyat untuk mendapatkan rumah. “Gaji habis menutup kebutuhan sehari-hari,” kata Ricky dalam diskusi bertajuk ‘Rakyat Punya Rumah! Mimpi atau Nyata? bersama anggota Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie,Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens dan public housing Internasional, Clara Tan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/9).
Jika pemerintah dan pengusaha bersatu, ungkap Ricky, semua bisa terwujud karena masalah rumah ini terkait erat dengan keuangan atau gaji hidup layak (GHL) rakyat. Bukan UMR. “Jadi, naikan UMR menjadi GHL. Itu bisa kalau pemerintah punya kemauan untuk itu,” kata dia.
Dengan GHL, kata Ricky, Indonesia akan mengalami booming, peningkatan ekonomi sampai 2 persen dari sebelumnya 5,3 persen. Karena itu dibutukan Presiden RI yang ‘setengah gila’, setengah mati menyintai rakyatnya, dan diktator yang setengah mati.
Sementara Syarif mengatakan, lima tahun ke depan rakyat akan hidup dengan rumah layak dengan telah disahkannnya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh DPR RI dan kini sedang dalam tahap sosialisasi.
Langkah itu penting, karena masih rakyat yang tinggal bersama di kandang ayam dan binatang ternak lainnya di daerah-daerah terpencil.
“Kini rakyat di daerah mulai menikmati subsidi untuk membangun rumah.”
Untuk itu, dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki tanah telantar sebaiknya dimanfaatkan untuk rumah rakyat. Ada kewajiban dari pemerintah untuk mensubsidi. “Karena itu, saya minta Pemda untuk memanfaatkan tanah-tanah yang telantar di daerah untuk membangun rumah buat rakyat,” kata dia. (art)
