Pengawasan

Pemerintah Lamban Tanggulangi Kabut Asap, DPR Bentuk Pansus Asap

JpegJAKARTA– Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) menuding pemerintah tidak tanggap dan lalai dalam penanggulangi kabut asap akibat kebakaran lahan perkebunan serta hutan.

Karena kelalaian dan kurang tanggap itu, tidak hanya membuat sebagian besar rakyat yang terkena kabut asap sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan perkebunan ini tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, puluhan ribu rakyat terserang penyakit Infeksi Pernafasan (Ispa) dan bahkan sejumlah anak-anak terpaksa meregang nyawa.

Harusnya, kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, pemerintah harus lebih serius lagi menanggulangi masalah asap ini sehingga rakyat di daerah terdampak kondisinya tidak separah seperti saat sekarang. “Ekonomi rakyat tidak bergerak, anak-anak tidak pergi sekolah,” kata Sutan Aidil dalam
dialog kenegaraan bertajuk “Menanti Akhir Drama Kabut Asap” bersama anggota DPD RI, Djasarmen Purba dan Nurhidayati dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Lebih jauh dikatakan Aidil, pihaknya tengah berusaha membentuk Panitia Khusus (Pansus) Asap. Pansus asap merupakan solusi untuk mengawal proses pemadaman api dan penanganan korban secara lebih baik.

Jadi, kata anggota Komisi X DPR RI ini, pembentukan pansus ini bertujuan membantu pemerintah mencari jalan ke luar untuk melakukan pemadaman titik api dan menghukum perusahaan yang melakukan pembakaran, termasuk meminta pertanggungjawaban mafia pembakar hutan dan lahan.

“Mari kita sudah perdebatan. Kita upaya Pansus ini segera terbentuk. Karena Pansus bisa membuat DPR memanggil perusahaan untuk meminta penjelasan dan merekomendasikan ke pemerintah langkah apa yang harus diambil atas tindakan perusahaan yang membuat jutaan rakyat sengsara selama lima bulan ini.“

Sedangkan penolakan pemerintah dalam pembentukan Pansus Asap ini karena melihatnya secara politis. Bahkan pemerintah menuding, Pansus hanya membuang-buang waktu. “Pandangan itu keliru karena Pansus ini membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah yang telah menyengsarakan lebih dari 50 juta penduduk Indonesia ini,” demikian Aidil. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top