JAKARTA – Rencana anggota DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sudah tepat karena banyak yang menolak kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk tersebut
Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Rabu (24/12) mengungkapkan, saat kunjungan anggota DPR selama masa reses mengumpulkan fakta-fakta terkait respon masyarakat terhadap kenaikan BBM.
Dia mencontohkan ketika melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Sumatera Selatan. “Masyarakat terus menolak kenaikan harga BBM Rp 2000 per liter. Rakyat miskin, setidaknya yang terekam di Sumsel, tak sanggup lagi menghadapi kenaikan BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok juga ikut naik,” , ungkapnya.
“Gabungan masyarakat banyak yang menolak kenaikan tersebut. Kami dapat buktikan saat kunjungan reses yang sedang dijalankan ini. Rakyat miskin tak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup akibat BBM naik. Akibat yang terjadi di lapangan tidak sebanding dengan keuntungan fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar Rp 1 triliun,” papar politisi PAN ini.
Untuk itu, pihaknya mendorong DPR untuk terus menggulirkan hak interpelasi ini, karena angka kenaikannya di luar kewajaran. “Wacana ini terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM,” ungkap Hafisz.
Pemerintah kata harus memanfaatkan betul forum resmi ini untuk menjelaskan latar kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bagi DPR, forum ini juga sangat pas untuk mendapatkan jawaban resmi dari pemerintah. (chan)
