JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpecah dalam dua kubu, yaitu kubu M. Romahurmuzy dan Djan Faridz bisa bersatu atau islah. Jika partai Islam terpecah-belah maka akan makin memperburuk citra partai Islam dan elit partai politik Islam di tanah air.
“Ke depan jangan sampai ada perpecahan, apalagi PPP sebagai partai Islam. Perpecahan itu justru akan memperburuk citra PPP dan elit politik partai Islam sendiri. Rakyat sudah capek melihat elit politik ini terus berkonflik, sehingga islah dan perdamaian menjadi harapan rakyat. Begitu juga dengan Partai Golkar,” kata Zulkifli Hasan dalam refleksi akhir tahun FPPP MPR, di Gedung MPR/DPR, Selasa (23/12).
Hadir antara lain Ketua FPPP MPR Irgan Chairul Mahfidz, Sekretaris FPPP MPR Zainut Tauhid, KH. Ma’ruf Amin (MUI), Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), KH. Amidhan, Dr. Asrorun Ni’am (KPAI), Ahmad Yani, A. Dimyati Natakusumah, Anwar Abbas, Bambang Soedibyo, Bachtiar Aly (NasDem) dan politisi senior PPP yang lain.
Karena itu kata politisi Partai Amanat Nasional ini, MPR sebagai rumah rakyat mempersilakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa dan negara di Gedung MPR.
“Kita terbuka saja, apakah NU, Muhammadiyah, ICMI dan lain-lain, silakan bedialog apa saja untuk kepentingan bangsa di Gedung MPR ini. Bahkan dengan kritikan paling tajam pun kepada MPR juga tidak masalah,” ujarnya.
Dalam kerangka membangun persatuan dan kedamaian politik menurut Zulkifli Hasan, maka MPR akan menggelar silaturrahim dan konsultasi antara 7 lembaga tinggi negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan BPK pada 7 Januari 2015 mendatang. “Untuk yang pertama kalinya kita gelar di Gedung MPR sebagai pelaksana, dan selanjutnya bisa di Istana Negara, di DPR, di DPD, MK, BPK atau MA,” tambahnya.
Menurut Zulkifli, ke depan bangsa ini harus memprioritaskan persatuan dan kedamaian dalam usaha mewujudkan 4 konsensus dasar janji kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, sosialisasi 4 konsensus tersebut harus dijalankan.
“Hanya bukan saja oleh MPR, melainkan dibantu oleh pemerintah yang mempunyai struktur ke bawah agar dalam mewujudkan janji kebangsaan itu segera terwujud dan dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.
Selain itu, MPR akan terus melakukan kajian sistem tatanegara terkait pelaksanaan UUD 1945 dan demokrasi yang berkembang sekarang ini. Apakah demokrasi one man one vote di mana tanpa perbedaan apapaun sebagai warga negara untuk menjabat apapun bisa bebas, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya, itu sesuai dengan UUD NRI 1945 atau tidak?
“Itu antara lain yang MPR terus kaji, juga demokrasi dan Pilkada, agar sejalan dengan UUD NRI 1945 agar Indonesia lebih baik ke depan,” pungkasnya. (chan)
