HeadLine

Saan Mustopa: Perppu Pilkada Selamatkan Demokrasi

saan mJAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerag (Pilkada) menjadi ujian terberat bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi, karena SBY yang mengelurkan Perppu tersebut dan Jokowi berjanji tak boleh mundur dalam berdemokrasi.

“Jadi, ini ujian terberat bagi Presiden Jokowi dan SBY. Sebab, tidak mungkin RUU menjadi UU, jika tidak mendapat persetujuan salah satu pihak yang berwenang,” kata Titi Anggraini dalam diskusi ‘Nasib Perpu Pilkada Pasca Munas Golkar’ bersama Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, di Gedung DPR, Jumat (5/12).

Menurut Titi, perdebatan Pilkada langsung dan DPRD merupakan kesalahan terbesar karena diletakkan pada blok-blok politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal, hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR dan MPR karena dampak Pilkada itu langsung dirasakan oleh rakyat. “Mestinya perdebatannya keperpihakan pada rakyat dan bukan pada koalisi partai,” tegas Titi Anggraini.

Karena itu kata Titi Anggraini, dalam konteks Pilkada langsung harus menghindarkan transaksi politik dan ini yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, demokrasi ini tak mungkin mundur, dan kalau DPR menolak Perpu Pilkada langsung tersebut, maka citra DPR akan makin terpuruk.

Saan Mustopa mengungkapkan, kesepakatan mendukung Perppu Pilkada secara langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen partai yang tergabung KMP (Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP). “Ini secara tertulis dan terdokumentasi. Karena itu, meski Golkar dan KMP menolak Perpu Nomor 1/2014, Demokrat akan menggalang konsolidasi dengan KIH,” kata Saan.

“Pilkada langsung itu keharusan untuk menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan agar menghasilkan pemimpin yang otentik, yang memang didukung oleh rakyat secara langsung. Itulah dasar dikeluarkannya Perpu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu,” tegas Saan.

Karena itu kata Saan Mustopa, Perppu itu harus diterima untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi itu. Sebab, kalau tidak, kedaulatan rakyat terancam, suara rakyat dipasung dan disabotase oleh segelintir elit politik di daerah. “Jadi, itulah yang mendasari Perppu harus diterima oleh DPR,” ujarnya.

Menurut Saan, untuk menggolkan Perppu Pilkada langsung tersebut, Demokrat akan membangun soliditas secara all out dengan KIH. “Golkar sendiri saya kira akan ada yang menentukan pilihan berbeda dengan putusan Munas Golkar, juga PPP yang masih terpecah menjadi dua kubu. Untuk itu, saya yakin Perppu itu akan lolos di DPR,” tambahnya. (chan/mun)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top