HeadLine

Keberadaan KMP-KIH Wujud Kegaduhan Kepentingan Politik

Dosen ilmu politik FISIP universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla (ke-2 kanan) bersama Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Indria Samego (kiri), wakil ketua komite I DPD RI, Benny Rhamdani (ke-2 kiri) danketua komite II DPD RI, Parlindungan Purba (kanan) dalam Dialog Kenegaraan bertema "Arah Politik Keparlemenan, Hendak Kemana ?", di gedung DPD, Rabu (03/12/2014). Foto dardul.

Dosen ilmu politik FISIP universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla (ke-2 kanan) bersama Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Indria Samego (kiri), wakil ketua komite I DPD RI, Benny Rhamdani (ke-2 kiri) danketua komite II DPD RI, Parlindungan Purba (kanan) dalam Dialog Kenegaraan bertema “Arah Politik Keparlemenan, Hendak Kemana ?”, di gedung DPD, Rabu (03/12/2014). Foto dardul.

JAKARTA – Wakil Ketua Komite I DPD RI benny Rhamdani menilai, terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR sebagai wujud dari kegaduhan kepentingan politik kekuasaan yang selama dua bulan ini tanpa rasa malu mempertontonkan kegaduhan itu kepada rakyat.

“Lahirnya koalisi di DPR itu sebagai wujud dari kegaduhan politik sebelumnya, yaitu Pilpres. Kini di DPR tanpa rasa malu mempertontonkan kegaduhan itu hanya untuk merebut kekuasaan. Karena kita membentuk Kaukus Muda DPD untuk menghadapi kekuatan DPR di luar prosedur yang berlaku saat ini,” kata Benny Rhamdani dalam dialog kenagaraan ‘Arah Politik Keparlemenan, Hendak Kemana?’ bersama Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba (Sumatera Utara), peneliti senior LIPI Indria Samego, dan pengajar politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Adi Suryadi Culla di gedung DPD Jakarta, Rabu (3/12).

Meski 60 % menteri sudah hadir ke DPD, tapi DPD tetap mewaspadai hal tersebut karena dikhawatirkan kehadiran menteri Jokowi hanya untuk mencari perlindungan di tengah terjadinya konflik DPR dan pemerintah.

Menurut Parlindungan Purba, arah politik parlemen seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan dalam bingkai NKRI. Karena itu, konflik yang terjadi di DPR tidak mempengaruhi kenerja DPD.
“Rakyat tidak peduli dengan koalisi KMP-KIH dan DPD hanya menginginkan putusan MK dijalankan oleh DPR,” ujarnya.

peneliti senior LIPI Indria Samego menyarankan DPD bisa membangun kekuatan lobi politik dengan semua kekuatan politik di DPR, baik KMP maupun KIH. Setidaknya dengan Fraksi Partai Demokrat yang ke depan akan menjadi pertimbangan, karena sampai saat ini belum pasti apakah bergabung dengan KMP atau KIH.

“Dalam masalah Perpu Pilkada misalnya, kita tidak tahu apakah Demokrat akan gabung KMP atau KIH atau absen lagi ketika membahas RUU Pilkada beberapa waktu lalu itu. Semua akan tergantung aturan permainan politik antara KMP dan KIH. Termasuk revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) dan amandemen UU NRI 1945,” kata Indria.

Dakui Indria memang tidak ada yang salah dengan lahirnya koalisi tersebut. Hanya masalah etika politik dimana KMP dan KIH sampai hari ini lebih banyak berbicara kepentingan politik kekuasaan daripada untuk rakyat.

“Tak ada yang dilanggar, itu hanya sebagai inovasi kreatif politisi DPR dalam ‘perang baratayudha’ sebagai kelanjutan dari Pilpres yang belum selesai. Jadi, terbentuknya KMP dan KIH tidak berangkat dari kepentingan substantif ideologis, hanya pragmatis. Karena itu, pers harus menjadi ‘watch dog’ – pengawas agar tidak terjadi ‘perang baratayudha’.Saya khawatir koalisi itu berlanjut sampai ke DPRD,” tambahnya.

Surya Adi juga meyakini jika politik di DPR ke depan akan diwarnai oleh dua kekuatan KMP dan KIH. Dia ragu persetruan KMP vs KIH akan meredup pasca revisi UU MD3. Di mana koalisi itu untuk mengukuhkan kekuatan dominasi KMP di DPR RI. Demikian pula kekuatan Presiden Jokowi juga ada di PDIP. “Jadi, saya sulit memprediksi kapan DPR RI akan stabil? Belum lagi interpelasi kenaikan harga BBM, Perpu Pilkada langsung atau melalui DPRD dan itu sampai ke daerah,” ungkapnya.

Karena itu kata Surya Adi koalisi tersebut akan mengalami permentasi yang lebih kuat lagi atau sebaliknya mengalami pembusukan, seperti yang dialami oleh Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dengan koalisi gemuknya, yang justru lebih pragmatis. Tapi, bagi DPD RI bukannya sulit, karena masih ada Demokrat. (chan/mun)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top