JAKARTA – Anggota Fraksi PPP Ahmad Dimyati Natakusumah menilai laporan keuangan lembaga pemerintah dan non kementerian masih buruk dan perlu adanya pembenahan dari laporan tersebut sesuai prinsip akuntasi berbasis akrual.
“Bahkan mulai dari Perencanaan sudah diakali, karena itu penganggaran harus menjadi prioritas pemeriksaan BPK,”jelas Dimyati Natakusumah dalam Rapat Paripurna Penyampaikan Laporan BPK, di Gedung DPR, selasa, (12/2).
Menurut Dimyati Kebocoran sudah sangat besar seperti disektor pajak, non pajak. “Pembiayaan juga rentan KKN itu bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas sebuah pekerjaan banyak yang tidak sesuai dengan kualitas, umur pekerjaan saya minta BPK dapat menerobos itu semua,”katanya.
Dia mengemukakan, marak terjadi Permainan pengadaan, pelaksanaan dan kongkalikong untuk memenangi kelompoknya. “maka tidak lebih 70 persen permainan ini harus mulai diperhatikan menyangkut keuangan negara dan BUMN,”jelasnya.
Bahkan, lanjut Dimyati, Pengawasan oleh inspektorat daerah dan lainnya juga cenderung membela korpsnya saja. “karena itu semua lembaga pemerintah harus menggunakan prinsip akrual dalam laporan keuangannya,dimana target akhirnya yaitu WTP di pemda maupun lembaga pemerintah lainnya,”tandasnya.
Selama kurun waktu semester II tahun 2009-Semester I tahun 2014, BPK menerbitkan 6900 LHP yang memuat 22.337 kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 20.93 Triliun, 5441 kasus potensi kerugian negara senilai Rp. 52.91 Triliun, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp. 38.73 Triliun. Total ada 40.854 kasus senilai Rp. 112.57 Triliun. (chan)
