Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua Dewan Negara Malaysia, Tan Sri Abu Zahar Ujang, usai mengadakan pertamuan tertutup, di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (27/11). Pertemuan tersebut membahas hubungan kedua negara. Foto Parlementaria.com
JAKARTA – Ketua Dewan Negara Malaysia, Tan Sri Abu Zahar Ujang mengharapkan hubungan dan kerjasama negaranya dengan Indonesia tetap berjalan dengan baik meski kerap terjadi ketegangan antara kedua negara.
“Hubungan Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipisahkan meski kerap terjadi ketegangan,” kata Tan Sri Abu Zahar Ujang usai bertemu dengan Ketua DPD RI Irman Gusman, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
Dikatakan, hubungan pemerintah antara kedua Negara tidak ada persoalan. Namun diakuinya bahwa memang ditemui di lapangan hubungan masyarakat antara kedua Negara kerap ada persoalan, tapi hal tersebut dapat diatasi jika ada keinginan kuat antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.
“Kita tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun kita masih satu rumpun. Hubungan G to G tidak ada masalah. Yang kerap bersitegang adalah prople to people. Harus ada political will untuk menyelesaikan masalah ini,” Tan Sri Abu Zahar Ujang.
Terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang berjumlah sekitar 2 juta orang, Tan Sri Abu Zahar Ujang menyatakan bahwa keberadaan TKI di Negaranya sangat menghargai karena telah banyak membantu.
Masalahnya atau kasus yang dihadapi TKI di negeri Jiran itu kata Tan Sri Abu Zahar Ujang , adalah TKI yang datang secara illegal. “Kami hargai sumbangan TKI, tapi harus yang sah,” ujarnya.
Sedangkan Irman Gusman mengungkapkan,dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 50 menit itu, mereka membahas isu-isu strategis yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, seperti masalah TKI, perbatasan dan nelayan serta potensi kerja sama kedua Negara dalam dunia bisnis dan perdagangan.
Irman juga mengakui bahwa hubungan kedua Negara tidak bisa dipisahkan, selain masih serumpun, juga tidak dihindari karena Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai diterapkan tahun 2015. “Dua belas bulan dari sekarang, akan terbuka, khusus bidang bisnis dan perdagangan. Dalam hal yang mengganggu hubungan kedua Negara harus diminilisir, seperti masalah perbatasan dan kapal,” kata Irman. (chan)
