JAKARTA – Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa PKB harus mengkritisi alokasi subsidi anggaran dari kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada selasa (18/11) pukul 00.00 Win dini hari itu.
Alokasi anggaran dari kenaikan harga BBM tersebut apakah benar-benar memberikan manfaat dan maslahat untuk rakyat atau tidak? Sebab, berpihak kepada rakyat itu tidak boleh setengah-setengah.
“Jadi, PKB meski merupakan bagian dari pendukung pemerintah, namun harus tetap kritis terhadap alokasi anggaran dari subsidi kenaikan harga BBM ini. Untuk petani dan nelayan misalnya, itu harus all out, total. Tak boleh membela rakyat itu setengah-setengah,” tegas A. Muhaimin Iskandar ketika membuka diskusi publik ‘Urgensi Amandemen UU MD3’ bersama anggota FPKB A. Malik Haramain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan pakar hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Karena itu kata Cak Imin, sapaan akrab mantan Menakertrans itu, ke depan FPKB tidak ada pilihan lain kecuali harus bahu-membahu dan sinergi bersama menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Namun, FPKB harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. “Jadi, bukan hanya dibolehkan, tapi justru disarankan kepada FPKB) untuk tetap kritis,” ujarnya.
Selain itu menurut Cak Imin, PKB juga harus aktif mendukung langkah-langkah percepatan kinerja pemerintah. Sehingga fungsi PKB adalah tetap mendorong keberhasilan pemerintah. Karena itu, PKB tetap membuka ruang bagi anggota FPKB untuk mengkritik jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Hal-hal lain yang penting juga untuk dicatat kata Cak Imin, adalah mengenai alokasi anggaran pemerintah. Di sini FPKB harus mengawasi pendistribusian anggaran agar tepat sasaran hingga masyarakat dilevel bawah benar-benar dapat manfaat dan menikmati dari dampak kenaikan harga BBM itu. “Semua alokasi anggaran untuk rakyat agar memiliki kegunaan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan biarkan salah arah dan terjadi kemubadziran subsidi dan anggaran,” pungkasnya. (chan/mun)
