JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis merasa prihatin dengan pengelolaan keuangan di daerah yang masih rendah. Bahkan dia mendengar bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan lembaganya kepada pemerintah daerah kadang tidak sesuai dengan realitas yang ada.
“Pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah pusat yang terdiri 130 unit pemerintahan tingkat pusat dan 80 kementerian BUMN dari waktu ke waktu semakin membaik. Tapi kesadaran di daerah baru 30 persen, masih rendah sekali,” ungkap Harry Azhar Azis saat pertemuan dengan Pimpinan MPR, di Komplek Parlemen Senayan, Senin (17/11).
Harry Azhar Azis didampingi Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan anggota BPK, Eddy Mulyadi Supardi dan Achsanul Qosasi. Sedangkan Pimpinan MPR yang menerima mereka adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dan Hidayat Nurwahid.
Harry tidak memungkiri adanya kabar yang beredar bahwa pemberian opini WTP oleh BPK kepada daerah tapi tidak sesuai dengan realita yang ada. kabar hasil pemeriksaan BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada di daerah tersebut.
“Rakyat miskin, indeks pembangunan manusia turun, dan tidak ada perubahan sama sekali. Pada hal pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan lembaganya ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Harry.
Ditegaskan Harry, uang negara adalah uang rakyat dan karena itu harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. “Kita wajib melaksanakan dan mengelola uang rakyat secara betul dan baik,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Harry meminta MPR ikut membantu mensosialisikan dengan membangun kurikulum tata kelola keuangan yang baik. MPR bisa menyadarkan pejabat negara di daerah bahwa uang negara adalah uang rakyat dan meminta para pejabat di daerah agar mengelola uang negara yang merupakan uang rakyat tersebut dengan benar.
“Untuk itu kami mohon kepada MPR saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika, juga mensosialisasikan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar,” kata Harry.
Terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut, Harry mengatakan bahwa pihak sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPD dan juga akan bertemu dengan Pimpinan DPR. “Kita ingin hubungan antarlembaga negara yang sifatnya pro aktif,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum PBHMI itu ingin wakil rakyat Indonesia seperti wakil rakyat di Amerika Serikat, di mana wakil rakyat di negeri Paman Sam itu bisa meminta BPK Amerika Serikat memeriksa kejanggalan keuangan pada sebuah proyek atau pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharap BPK yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Zulkifli memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya, sesuai dengan Tata Tertib MPR dan UU MD3, akan mengadakan sidang tahunan, tapi bukan sidang istimewa. Dalam forum itu anggota MPR akan mendengar laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan kepada publik. (chan)
