JAKARTA – DPR RI mempertanyakan adanya kerjasama “diam-diam” antara Pemerintah Jokowi dengan China International Fund (CIF) yang dinilai merupakan sindikasi minyak internasional.
“Saya agak kaget juga mendengar kabar tersebut, ini tidak bisa dilepaskan dari kunjungan Menlu Cina beberapa minggu lalu. CIF itu di dunia internasional termasuk sindikasi minyak internasional, yang tidak transparan, dan tidak sepenuh ya profesional. Saya tidak mengatakan itu mafia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Hanafi Rais, kepada wartawan di Gd. DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11/2014)
Kunjungan CIF ke Indonesia untuk membuat kerjasama atau MoU dengan Pemerintahan Jokowi, dinilai Hanafi akan mengganggu politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“Kalau yang terjadi seperti ini, bisa jadi politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi ini, akan bias orientasi. Kita meminta betul bahwa Pemerintah Jokowi ini tetap teguh dan kuat untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya
Putra politisi senior Amien Rais ini menjelaskan, CIF dalam tradisi kerjasama selalu membarter MoU dengan apapun yang menjadi kepentingannya. “Misalnya kalau di Indonesia sudah teken (kerjasama) soal infrastruktur, misalnya di bidang perkeretaapian, maka sebagai barter, mereka ingin bekerjasama di bidang energi, misalnya mereka ingin membeli gas atau minyak, atau batubara murah dsb,” sambungnya.
Lebih lanjut Hanafi mengatakan, Apabila Pemerintah Jokowi tetap melakukan MoU dengan CIF, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya di Asia dan Asia Tenggara. “Kita tidak bisa diharapkan lagi menjadi penyeimbang di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara,” imbuhnya.
Komisi I DPR RI, lanjut Hanafi, akan memanggil Menteri Luar Negeri RI untuk dimintai penjelasannya mengenai kunjungan CIF ini dan mempertanyakan apakah kerjasama dengan CIF sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Karena ada MoU, maka harus transparan, karena menggunakan pejabat publik, menggunakan anggaran publik, maka harus disepakati DPR juga,” tegasnya.
Sementara itu Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad H. Wibowo juga mengaku kaget dengan adanya informasi mengenai Menteri ESDM Sudirman Said yang akan mencari minyak murah dari Angola.
“Memang ada dua hal yang mengagetkan. Pertama, tiba-tiba menteri ESDM menyebutkan akan mencari minyak murah dari Angola. Saya langsung berpikir, siapa yang menjadi China Connection Pemerintahan Jokowi?” Tanya Dradjad dalam pesan singkatnya.
Keterkejutan Drajad diakuinya terkonfirmasi dengan adanya penandatanganan MoU antara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan CIF yang berbarengan dengan kunjungan Menlu China pada 3 Nopember 2014 lalu. (ap)
