Polhukam

DPD Harus Bangun Manajemen Politik

rt hemasJAKARTA – Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin mengusulkan agar DPD harus mampu membangun manajemen politik agar mampu mengelola dan memperjuangkan kepentingan politiknya di DPR.

“Dengan kewenangan yang ada saat ini, anggota dan pimpinan DPD harus memperbaiki manajemen politiknya ketika berhadapan dengan DPR maupun pemerintah, khususnya terkait UU, anggaran dan pengawasan. Kalau tidak mampu, ya ganti saja,” Irman Putrasidin dalam diskusi “Peran Media dan Penguatan DPD” di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Karena itu kata Irman, DPD tidak terus-menerus menggugat atau judicial review UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena DPD merupakan bagian kekuasaan dalam membuat UU itu sendiri. “Seharusnya DPD berusaha keras untuk bisa membahas UU itu secara maksimal bersama DPR dan pemerintah,“ tambahnya.

Menurut Irman, amandemen konstitusi memang diperlukan untuk penguatan tersebut, bukan saja untuk DPD, melainkan juga untuk kepentingan DPRsendiri. “Mengapa?,  DPR yang mempunyai kewenangan legislasi pembuatan UU, tapi ketika tidak melibatkan presiden, maka pembahasan UU itu tidak bisa dilanjutkan. Karena itu perlu amandemen, agar DPR dan DPD tidak terhambat oleh pemerintah,” ujarnya.

Irman menilai  anggota DPD memiliki kualitas yang baik. “Mereka umumnya para tokoh di daerahnya, tapi persoalannya mereka bergerak sendiri-sendiri, tidak ada lembaga seperti fraksi DPR, sehingga seperti tidak ada arah. Karena itu, dengan peningkatan kemampuan anggota dengan kelembagaan seperti fraksi, maka akan semakin terarah,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan anggota DPD memiliki potensi luar biasa, tapi perlu penambahan wawasan sebagai parlemen untuk percepatan peningkatan kinerja DPD karena banyak anggota baru belum memahami bagaimana rapat bersama dan berhadapan dengan pers.

“Anggota DPD umumnya adalah tokoh-tokoh di daerahnya dengan latar belakang yang berbeda, dan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah khususnya maka mereka ini semestinya mampu bekerjasama dengan pers untuk membawa kemajuan daerahnya,” tegas GKR Hemas.

Menurut Ratu Hemas, anggota DPD sudah bekerja selama satu bulan setelah dilantik pada 1 Oktober 2014, tapi kinerjanya belum merata, karena anggota DPD ada yang “incumbent” dan ada yang benar-benar baru.

Program pembekalan wawasan terhadap anggota DPD yang telah diberikan sebanyak dua kali tentu cukup membantu menambah wawasan  secara signifikan, bagaimana bekerja sebagai anggota parlemen. “Menyikapi agenda-agenda politik DPD ke depan, perlu memiliki kemampuan bagaimana membangun sinergi dengan anggota DPR,” katanya.

Di samping itu lanjr GKR Hemas, anggota DPD juga perlu memiliki orientasi yang sejalan dengan arah pembangunan dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Terkait dengan hal tersebut, anggota DPD perlu memiliki wawasan kemaritiman,” ujarnya. (chan/mun)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top