HeadLine

DPR Tandingan Gelar “Rapat Paripurna”

Inilah mereka Pimpinan DPR Tandingan,  Ida Fauziah (FPKB), Efendi SImbolon (FPDIP),Nasdem Supiadin, Dossi Iskandar (Hanura) dan Saefulloh Tamlicha (FPPP). Mereka sedang memimpin "Rapat Paripurna", di Ruang Rapat Fraksi PDIP. Foto dardul.

Inilah mereka Pimpinan DPR Tandingan, Ida Fauziah (FPKB), Efendi SImbolon (FPDIP),Nasdem Supiadin, Dossi Iskandar (Hanura) dan Saefulloh Tamlicha (FPPP). Mereka sedang memimpin “Rapat Paripurna”, di Ruang Rapat Fraksi PDIP. Foto dardul.

JAKARTA – DPR Tandingan yang dibentuk fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu Fraksi PDIP, Nadem, PKB, PPP dan Hanura, menggelar “Rapat Paripurna”, Jumat (31/10/2014).

Pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak memfasilitasi “Rapat Paripurna”. Karena disamping itu tidak ada pihak petugas Setjen DPR yang hadir, juga “Rapat Paripurna” tersebut tidak digelar di Ruang Rapat Paripurna yang biasa dipakai, tapi di Ruang Rapat Fraksi PDIP.

Dalam “Rapat Paripurna”  tersebut, mereka kembali memilih dan menetapkan pimpinan karena pimpinan yang diumumkan sebelumnya tidak berkenan, seperti Pramono Anung yang menolak menjadi Ketua DPR Tandingan tersebut.

Masing-masing fraksi menyampaikan calon untuk pimpinan. Mereka yang menjadi Pimpinan DPR Tandingan tersebut adalah Ida Fauziah (PKB), Effendi Simbolon (FPDIP), Dossy Iskandar F-Hanura, Supriyadi (Fraksi Nasdem) dan Syaifullah Tamliha (FPPP).

Sebelum melakukan pemilihan pimpinan, fraksi-fraksi pendukung Jokowi-JK  tersebut kembali membacakan pernyataan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang dijabat oleh para anggota fraksi Parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP). “Kita menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR RI saat ini,” kata Asrun Sani (PPP).

Disebutkan Asrun,  mosi tidak percaya tersebut dilandaskan pada empat hal. Pertama, demi menyelenggarakan kehidupan berbangsa yang demokratis dan konstitusional. Kedua, berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 31 ayat (1).

“Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pimpinan DPR bertugas menindaklanjuti aspirasi anggota DPR dalam paripurna. Namun, hal itu tidak dilaksanakan. Karena itu kami tidak mengakui adanya pimpinan DPR saat ini,” katanya.

Kemudian hal yang ketiga, pimpinan DPR saat ini juga dianggap tidak melaksanakan amanah dalam Tata Tertib DPR Pasal 29 ayat (2). Para fraksi Parpol dari KIH menilai pimpinan DPR saat ini tidak adil dalam memutuskan sebuah kebijakan.

“Keempat, situasi terkini di DPR sangat tidak kondusif, secara sepihak pimpinan DPR RI mengabaikan aspirasi anggota DPR sehingga tidak menghormati prinsip dasar musyawarah dan mufakat sebagai yang diamanatkan oleh Pancasila,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (PKS) menilai rapat yang dilakukan oleh DPR tandingan bukanlah rapat paripurna, melainkan hanya rapat Fraksi PDIP yang diperluas yang diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya.

“Rapat di ruangan PDIP itu adalah rapat PDIP yang diperbesar oleh kehadiran dari partai-partai lain. Tidak bisa disebut rapat paripurna,” sambungnya.

‎Untuk menyelenggarakan rapat paripurna, jelas Fachri,  Pimpinan DPR menyusun jadwal agenda yang lantas dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Karena Bamus belum terbentuk, maka agenda ditentukan lewat musyawarah fraksi.

Fahri menjelaskan, dalam kaitannya dengan Agenda, Sekjen DPR bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.  “Sekjen DPR tidak mungkin mengalami dualisme. Dalam Undang-undang, Sekjen itu bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan,” jelas Fahri. (chan)

4 Comments

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top