HeadLine

Menkumham Langgar UU Parpol

IMG-20141028-00427JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyayangkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya.

“Baru satu hari dilantik. Menkumham ceroboh dan telah melanggar UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” tegas Almuzzammil Yusuf kepada media ini, Rabu (29/10/2014).

Dia menilai Menkumham telah lakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu PPP yang sedang bertikai. Perbuatan tersebut melanggar UU Partai Politik Pasal 24, 32, dan 33. “Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi lll.

Dijelaskan, dalam Pasal 24 disebutkan jika ada perselisihan internal partai politik maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham sampai perselisihan selesai. Sedangkan dalam Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

“Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA,” terangnya.

Ditegaskan, tidak boleh ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Menkumham dalam urusan konflik internal Partai Politik.  “Jadi SK Menkumham ini blunder dan Pimpinan DPR tidak bisa menjadikan SK yang baru ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di DPR,” ujarnya.

Muzzammil menyarankan agar Menkumham mempelajari risalah sidang pembahasan UU Partai Politik. “Saya waktu itu ikut sebagai anggota Panja UU Partai Politik. Sejarah munculnya Mahkamah Partai adalah belajar dari konflik PKB Gus Dur dan  Cak Imin. Waktu itu kita bersepakat yang boleh menyelesaikan konflik hanya internal partai. Pemerintah tidak boleh intervensi, ” paparnya.

Sedangkan penentu akhir, terang Muzzammil, adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai sesuai dengan UU.
“Jadi bukan kewenangan Menkumham untuk tentukan kepengurusan yang sah suatu kepengurusan dalam konflik internal partai politik,” terangnya.

Menurut Muzzammil, SK Menkumham syarat muatan politik dan tidak profesional dalam menjalankan amanah UU. “SK itu menunjukkan beliau belum pelajari secara mendalam UU Parpol dan 8 Putusan Mahkamah PPP dalam menyelesaikan konflik internalnya. Saya harap Pak Laoly dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang telah diberikan Pak Jokowi,” katanya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top