JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto meminta fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP untuk segera menyerahkan nama anggotanya untuk ditempatkan di alat kelengkapan dewan (AKD).
Kalau sampai Paripurna DPR Selasa besok (hari ini -red), belum juga menyerahkan nama-namanya untuk untuk masing-masing komisi da AKD lainnya, maka pemilihan pimpinan komisi akan dilakukan tanpa KIH,” tegas Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (27/10).
“Rakyat sudah menunggu dan suasana bekerja sudah dimulai. Tapi, kalau belum juga menyerahkan, maka pemilihan itu tetap akan dilakukan tanpa KIH,” tegasnya.
Karena itu ia meminta, kelima fraksi tersebut agar segera secepatnya menyerahkan nama anggotanya untuk masing-masing AKD. “Banyak faktor yang harus dilihat, seperti penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi yang sudah dibentuk serta diumumkan. Masak DPR tidak memulai untuk bekerja,” kata Setya Novanto.
Selain itu kata Setya Novanto, pertimbangan agar nama-nama di AKD bisa secepatnya selesai, karena menyangkut nasib staf serta tenaga ahli di lingkungan DPR sendiri.
“Khususnya yang terkait dengan Badan Legislasi yang akan menyusun proses perundang-undangan. Itu sebaiknya sudah dilakukan karena menyangkut masalah penggajian staf, tenaga ahli dan sebagainya,” tambahnya.
Namun dia masih optimis, kelima fraksi tersebut akan segera menyerahkan nama-nama anggota komisianya agar semua bisa diselesaikan dengan baik. “DPR dan lima fraksi yang telah menyerahkan nama anggota komisinya (Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) meminta agar ini bisa terselesaikan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan,” ujarnya berharap.
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, pemilihan pimpinan AKD tak bisa tanpa melibatkan KIH. “Tidak bisa, kalau bisa maka rapat pemilihan itu pasti sudah dilakukan kemarin-kemarin. Kalau bilang bisa jalan, kita lihat saja nanti,” kata Trimedya.
Dijelaskan, dalam tata tertib terkait penentuan alat kelengkapan, tidak mungkin fraksi-fraksi di KMP bisa melakukannya tanpa melibatkan fraksi di KIH. “Apalagi kehadiran PPP dalam koalisi serta sebagai anggota kabinet menjadi posisi tawar,” tegas Trimedya Panjaitan.
Menurut Trimedya, paripurna DPR RI itu Tatib mengharuskan 50 plus satu. “Jadi, dengan Pak Lukman Hakim sebagai Menteri Agama, maka posisi PPP tidak akan lari kemana-mana lagi. Artinya, kami sudah mempunyai posisi tawar. Di KIH ini kan kami juga tidak hanya membagi kepada PDIP, tapi juga kepada Nasdem, Hanura, PKB, harusnya berbagi. Tidak bisa disapu bersih PDIP,” katanya.
Trimedya membandingkan persoalan ini juga terjadi pada 2004 lalu antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaan. Saat itu Koalisi Kebangsaan menguasai parlemen. Meski dikuasai satu koalisi, tapi akhirnya untuk alat kelengkapan dewan terjadi kesepakatan. “Itu kan sama saja seperti 2004, antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaaan dan menemukan titik temu,” ujarnya.
Namun demikian dia berjanji KIH akan secepatnya menyetor nama-nama terkait alat kelengkapan dewan tersebut. Hal ini mengingat pada November 2014 nanti, DPR RI sudah memasuki masa reses.
“Tergantung kesepakatan, kita kan ingin proporsional. Saya kira ini tidak boleh terlalu lama. Nah, pekan depan sudah masuk November, DPR juga reses. Memang tergantung musyawarah. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah selesai,” tambahnya. (chan/mun)
