JAKARTA – Kader PDIP menyayangkan dan merasa kecewa dengan komposisi kabinet Jokowi-JK karena tidak menggambarkan asas proporsional perolehan kursi parpol pengusung di DPR.
“Padahal, seluruh kekuatan kader PDIP dikerahkan. Bukan saja menawarkan sosok Jokowi pada publik, melainkan juga menepis segala isu negatif yang dihembuskan kepada Jokowi sebagai capres pada Pilpres,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP TB. Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senin(27/10).
“Dari sudut proporsional perolehan kursi di DPR, ternyata tidak adil. Jumlah kursi PDIP di kabinet sama dengan jumlah kursi untuk PKB. Padahal, secara proporsional, PDIP mempunyai 109 kursi di DPR, sementara PKB hanya 47 kursi.,” tegas Hasanuddin yang dulu juga disebut-sebut bakal calon menteri Pertahanan.
Empat orang menteri dari PDIP yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menteri Koperasi dan UKM AA Puspayoga.
Sedangkan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaaan Hanif Dhakiri, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Bahkan, Partai Nasdem, yang punya 35 kursi DPR, juga mendapat tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Sementara itu Hanura yang hanya memiliki 16 kursi di DPR dapat jatah dua menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
“Dalam politik memang tidak berlaku ilmu matematika, tapi harus tetap memperhatikan suasana kebathinan kader internal untuk persiapan 2019 nanti,” kata purnawirawan Jenderal Bintang 2 itu.
Dalam Pileg dan Pilpres lalu ia sebagai kakil ketua pemenangan bidang penggalangan dan intelijen mengingatkan, berdasarkan masukan dari kader PDIP di akar rumput, bahwa pertarungan di 2019 nanti diprediksi akan semakin keras dan sulit. “Bahwa kemenangan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres 2014 seharusnya menjadi modal politik dalam kemenangan di 2019 nanti,” ujarnya.
Selain itu, menanggapi rumor bahwa di kabinet Jokowi-JK masih ada menteri yang bermasalah dengan hukum, TB Hasanuddin meminta KPK tak ragu mengusut menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang diduga terlibat korupsi dimaksud.
“Kita meminta KPK segera menangkap menteri di kabinet Jokowi bila ada yang masuk dalam label merah atau kuning. “Saya mohon dengan hormat Pak Abraham Samad yang anak dan mantu tentara itu, untuk memproses mnteri yang dicoret merah itu. Mereka itu harus ditangkap. Kalau ada yang kuning, maka harus dibongkar. Siapa pun yang terlibat jebloskan ke penjara,” tegasnya.
Belum Bisa Bekerja
Secara perpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan Presiden Joko Widodo terhadap beberapa perubahan nama kementerian dalam kabinetnya.
Perubahan nama membuat kementerian tidak akan bisa langsung bekerja, karena harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, yang tidak sama dengan kabinet pada era pemerintahan sebelumnya.
“Ke depan harus ada solusi yang harus dilaksanakan cukup berat, akibat perubahan postur dan kementerian ini sehingga tidak sama persis dengan kementerian sebelumnya. Yang mengalami perubahan pasti belum bisa bekerja, karena belum punya anggaran, maka harus dipotong sama persis dengan kementerian lain,” kata politisi Demokrat itu.
Dia mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digabungkan. Berdasarkan APBN yang lalu, dua kementerian ini memiliki anggaran sendiri-sendiri, namun karena disatukan, maka pendanaannya tidak bisa seperti dana dua lembaga yang dijumlahkan.
“Anggaran itu akan ditentukan dengan program yang baru dan juga anggaran-anggaran pos yang baru untuk menetapkan yang harus dikeluarkan, karena mata anggarannya sudah berubah, dan ini tidak bisa cepat dialokasikan. Tapi, itu sudah diberitahukan ke DPR oleh Pak Jokowi,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga harus memperhatikan dampak sosial. Di mana pada dua lembaga yang digabung tersebut, tidak bisa dinafikan nasib karyawan pada masing-masing kementerian. “Pasti harus ada solusi yang betul-betul mengakomodir ideologi masing-masing, sehingga kementerian lancar dan bisa kerja, kerja, dan kerja,” pungkasnya. (chan/mun)
