JAKARTA — Anggota DPD RI asal Gorontalo Abdurahman Abubakar Bahmid menegaskan jika DPD RI mendukung program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang akan membangun Indonesia dari daerah.
“Membangun Indonesia dari daerah itu pasti kita dukung, meski tidak harus sama, karena yang diharapkan rakyat daerah adalah keadilan dan kesejahteraan,” kata Abdurahman dalam dialoh kenegaraan ‘‘Harapan DPD Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK’ bersama anggota DPD Fachrul Razi (Aceh), Mesakh Mirin (Papua), dan Boediono (Jawa Timur) di Gedung DPD, Rabu (22/10/2014).
Terpenting lagi dalam membangun tersebut kata Abdurahman, jangan menggunakan politik balas-dendam, serta mengkambing orang lain jika gagal mewujudkannya.
“Seperti munculnya sinyalemen koalisi dengan rakyat setelah kalah dari Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemeilihan pimpinan DPR/MPR RI. Itu karena kegagalan dalam berkomunikasi saja,” tegasnya.
Karena itu, ia mengharapkan Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mampu memainkan peran komunikasi politik dengan DPR maupun DPD. Dimana tak mungkin DPD 100 % mendukung kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat.
“DPD itu juga penyehimbang. Kalau diminta selalu mendukung pemerintah, maka ganti saja DPD menjadi Kementerian DPD atau Kementerian DPR. Kita harus tetap kritis,” pungkasnya.
Namun demikian Boediono merasa terusik jika Jawa selalu diuntungkan oleh pemerintah pusat terkait anggaran atau Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya, karena jumlah pendudukanya yang besar, seperti yang mencapai lebih dari 40 juta jiwa.
Karena itu Boediono berharap dengan gaya blusukannya, Jokowi terus menyosialisasikan itu ke seluruh daerah, agar memahami kondisi riil daerah. “Kalau sudah memehami, maka diharapkan mampu menyelsaikannya,” kata Boediono. (chan/mun)
