JAKARTA – Tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsyah menyesalkan langkah Romahurmuziy (Romy) bersama sejumlah kader berlambang Kabah itu yang akan menggelar Muktamar di Surabaya 15 Oktober 2014.
Mereka telah terjebak skenario yang keliru, tidak sabaran dan terlalu kesusu. Mereka memperlihatkan ambisi yang terlalu besarnya untuk mendapatkan jabatan dari Koalisi Indonesia Hebat,” tegas Bachtiar ditemui wartawan usai bertemu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Djan Faridz, di Jakarta, Senin (13/10).
Ditegaskan Bachtiar, sesuai aturan partai, Muktamar PPP digelar sesudah terbentuknya pemerintahan yang baru atau setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2014.
“Mereka terlalu berani melanggar aturan konstitusi partai hanya demi mengejar jabatan. Seharusnya mereka belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya ketika mau melengserkan SDA yang gagal karena tidak sesuai aturan yang ada. SDA diangkat dalam Muktamar dan hanya bisa dipecat oleh Muktamar,” kata Bachtiar Chamsyah.
Untuk membuktikan SDA melanggar aturan partai hanya melalui forum Muktamar. ‘’Ini yang dia lupa. Romy dkk melanggar aturan partai. Saya ini dulu berseteru dengan SDA dan pernah mencoba melengserkan dia, tapi karena tidak sesuai aturan yah tidak bisa,” ujarnya.
Dia pun menegaskan, waktu pelaksanaan muktamar sebelum pembentukan pemerintahan baru dan materi yang belum dikirimkan kepada peserta muktamar 1 bulan sebelum muktamar digelar sebagai syarat yang diatur oleh AD/ART partai yang tidak bisa dipenuhi oleh Romy.
“PPP memiliki ideologi dan keyakinan terutama Islam yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Romy hanya mengejar jabatan tapi dengan cara menjual ideologi. Sebagai partai berbasis Islam PPP tidak bisa disamakan dengan partai lain yang hanya mengejar kekuasaan,” imbuhnya.
Sementara itu SDA bertekad untuk menegakkan konstitusi atau AD/ART. “Saya sebagai ketua umum wajib menjaga agar AD/ART partai dijalankan. Oleh karena itu siapapun yang menyelenggarakan muktamar tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam konstitusi partai adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar tegas SDA.
Dijelaskan, sesuai AD/ART PPP maka muktamar paling cepat bisa dilakukan setelah pelantikan presiden dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden. “Jika ada yang menyelenggarakan muktamar sebelum pelantikan presiden, muktamar tersebut inkonstitusional,” tegas SDA.
SDA yakin, muktamar ilegal yang akan digelar Romy cs tersebut tidak akan didukung oleh kader-kader partai karena kader-kader partai tidak ingin partai ini hancur karena aturan-aturan ditabrak semua hanya karena segelintir orang ingin mendapatkan kekuasaan dan jabatan sehingga semua boleh dilakukan.
‘’Sebanyak 15-22 DPW PPP tidak akan hadir. Mereka akan menghadiri muktamar VIII PPP yang saya adakan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2014 mendatang. Muktamar yang saya adakah sesuai anggaran dasar. Materi muktamar sudah saya sebar pada 22 September yang lalu. Saya sendiri tak maju, saya akan dukung Djan Faridz sebagai Ketum PPP, dia orang baik dan pengurus wilayah dan cabang PPP dukung dia,’’ kata SDA. (chan)
