Legislasi

UU Pemda Bangkitkan Kembali Program KB

Kabiro Perencanaan BKKBN Ipin N.Husni, Ketua Pansus RUU Pemda DPR Totok Sudaryanto, Pengamat Mohammad Nasih dan Kabiro Organisasi Hukum dan Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Setia Edi dalam diskusi "UU Pemda, Solusi Bangkitnya Kependudukan dan KB' di Gedung  DPR, Jum'at (10/10). Foto dardul/tk

Kabiro Perencanaan BKKBN Ipin N.Husni, Ketua Pansus RUU Pemda DPR Totok Sudaryanto, Pengamat Mohammad Nasih dan Kabiro Organisasi Hukum dan Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Setia Edi dalam diskusi “UU Pemda, Solusi Bangkitnya Kependudukan dan KB’ di Gedung DPR, Jum’at (10/10). Foto dardul/tk

JAKARTA – Ketua Pansus DPR RI, Totok Daryanto menegaskan Undang-Undang (UU) No.23/2014 tetang Pemda membangkitkan kembali program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia karena dalam UU tersebut juga diatur tentang kependudukan dan KB.

“Tidak dapat dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir, program KB nyaris tidak terdengar. Dengan adanya UU Pemda yang baru ini, program KB bisa digalakan lagi,” katanya bersama, Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Drs Ipin Za Husni, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN Setia Edi serta Pakar Politik UI, Muhammad Nasih, di Gedung DPR, Jum’at (10/10).

Dikatakan, dengan disahkannya UU Pemerintahan Daerah 26 September 2014 lalu, telah menambah energi baru untuk BKKBN yang dalam sepuluh tahun terakhir tidak dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. “Tidak ada lagi hiruk pikuk penyuluhan KB oleh Petugas Lapangan KB (KLKB) dan kader kepala pasangan usia subur,” terangnya.

Totok menambahkan para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan juga seolah-olah  tidak peduli dengan pertumbuhan penduduk yang kian tidak terkendali. “Sosialisasi KB melalui media massa pun terdengar sayup-sayup,” ucapnya.

Totok Daryanto menyebutkan, UU Pemda akan menjadi panduan sekaligus pengendali pertumbuhan penduduk yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat. “Pengendalian oleh pusat itu  penting, karena kebijakan itu di daerah sering tak jalan akibat pergantian kepela daerah di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN menyebutkan data  redupnya program KB selama 10 tahun terakhir, yaitu meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang makin tidak terkendali. Jika pada tahun 2000, LPP dapat ditekan menjadi 1,45 persen per tahun, maka pada tahun 2010, LPP meningkat menjadi 1,49 persen pertahun.

“Dengan LPP sebesar itu, tidak mengherankan jika pertanahan penduduk Indonesia sekitar 4 juta setiap tahun atau sama dengan jumlah penduduk Singapura,” ujarnya.

Tidak hanya itu, bukti lain adalah angka fasilitas total tidak juga mampu diturunkan sejak 2002 lalu yang tetap bertengger pada angka 2,6 anak, padahal angka target yang dipatok adalah 2,1 anak pada tahun 2015. (chan)

5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top