Pakar Politik Tata Negara Margarito Kamis, Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy, Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Sadonodan anggota Fraksi Partai Golkar DPR Azhar Romli, saat menjadi pembicara dalam diskusi Pespektif Indonesia, di Gedung DPD, Jum’at (10/10). Foto dardul/tk.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Margarito mengingatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak terbawa dalam arus kekuatan politik koalisi yang terjadi di DPR, baik Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Kinerja DPD harus berorientasi ke daerah dan dibicarakan di Jakarta. Bukan ikut berpolitik,” tegas Margarito Kamis dalam acara perspektif Indonesia ‘Kepemimpinan Baru DPD dan Hubungannya dengan MPR/DPR’, di Gedung DPD Jumat (10/10/2014) dengan pembicara lainnya Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Sadono, Ketua FPKB MPR Lukman Edy dan anggota FPG DPR Azhar Romli.
DPD, sambung Margarito, harus berkomitmen bekerja untuk rakyat di daerah dengan membawa isu-isu strategis untuk daerah, sehingga dianggap masuk akal oleh DPR, baik yang tergabung dalam KMP maupun KIH. “Maka susunlah strategi untuk memperjuangkan isu-isu daerah dan tidak ikut-ikutan main politik seperti DPR,” kata Margarito.
Sedangkan Lukman Edy melihat munculnya dua kekuatan politik di DPR, yaitu KMP dan KIH hanya sebagai check and balance, dan penyeimbang antara eksekutif dan legislatif.
“Saya yakin, tidak akan terjadi ketegangan dan kegaduhan seperti dalam piliham pimpinan DPR karena ketegangan itu hanya sebatas dalam pilihan pimpinan DPR. Sebab, untuk kepentingan rakyat yang lebih setiap anggota DPR memiliki obyektifitas sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Sadono juga mengajak semua kekuatan bangsa, baik KMP maupun KIH berkonsentrasi untuk menyelesaikan kepentingan negara yang lebih besar.
“Kalau kita hiruk-pikuk dengan masalah politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, itu hanya akan menghabiskan energi dan kerja-kerja selama ini akan mubadzir saja,” tegasnya.
Azhar Romli mengatakan, KMP sendiri tidak akan melakukan hal-hal yang asal berbeda dengan KIH. “Saya kira selama untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, kita pasti mendukung, dan itu akan berlangsung dinamis saja. Jadi tidak benar tujuan KMP itu untuk jegal-menjegal. Itu hanya rumor yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Azhar. (chan)
