JAKARTA – Partai Demokrat (PD) mendukung upaya Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan revisi terhadap 122 undang-undang (UU) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“UU yang tak berpihak pada rakyat memang harus direvisi,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Herman Khaeron di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10).
KMP mendata sebanyak 122 UU yang dipandang tidak sesuai dengan UUD 1945. Pemerintahan JokoJokowi-JK diharapkan mendukung revisi tersebut.
“KMP sebagai kekuatan mayoritas di parlemen, menginisiasi merevisi 122 UU. Mudah-mudahan pemerintah apabila pro rakyat akan menerima inisiasi tersebut,” kata Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya.
Dia mencontohkan UU yang akan direivisi seperti di bidang pertambangan dan perbankan. “Kalau pemerintahnya memihak kepada rakyat akan sepakat,” tegas Tantowi.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi usulan revisi UU yang tak sesuai konstitusi. “Ini masukan yang bagus. Karena ada UU yang memang perlu adanya perhatian,” kata Novanto.
Akan tetapi, masih kata Novanto, DPR harus berhati-hati dalam melakukan revisi. Tujuannya agar UU yang disahkan DPR tidak banyak yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). (chan)
