JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menegaskan, kelangsungan NKRI ke depan tergantung pada pemerintahan Jokowi-JK. Terutama dalam keberhasilam membangun ekonomi kerakyatan melalui kedaulatan dan kemandirian petani yang akan menghasilkan kebutuhan pokok berupa pangan dan sembako. Kalau itu gagal, maka sama dengan pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono (SBY), dan itu akan mengancam NKRI.
“Jadi, kelangsungan NKRI ini akan tergantung pemerintahan ke depan, yang mesti memperhatikan ekonomi kerakyatan petani, yang selama ini terpinggirkan. Sama halnya dengan terbentuknya DPD RI, yang diharapkan memperhatikan daerah. Tapi, kalau pemerintah hanya berbicara ekonomi makro, dan DPD masih belum selesai dengan masalah wewenang internalnya, maka NKRI terancam,” tegas Maswadi Raud dalam dialog ‘Konstelasi NKRI, 5 Tahun MPR RI’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli, dan anggota DPD RI Wahidin Ismail di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (22/9/2014)..
Juga sama dengan kelangsungan demokrasi selama ini, yang dirusak oleh politik uang dan tumbuhnya politik dinasti di mana ke depan itu akan makin hebat dan tidak terkendali dan tidak ada yang mampu mencegahnya, karena tidak ada aturan yang jelas menurut Maswadi, maka fakta politik itu sebagai kegagalan berdemokrasi sekaligus menjadi ancaman NKRI. “Kita gagal berdemokrasi, karena tak menghasilkan pemimpin yang menjadikan negara ini maju dan sejahtera, tapi makin mundur,” ujarnya.
Maswadi megakui bukan salahnya demokrasi, melainkan akibat orang-orang yang menjalankannya tidak sesuai dengan tuntunan demokrasi itu sendiri. Seperti halnya Panglima TNI yang mengangkat konglomerat Dato Tahir di luar unsur TNI sebagai penasihat, apa perlunya TNI? “Juga, Jokowi, kalau betul nanti, pemerintahannya menganak-emaskan mereka, maka akan terjadi kecemburuan sosial sekaligus menjadi ancaman bagi NKRI,” tambahnya.
Mengapa? Menurut Maswadi, bagaimana pun sejarah Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat.”Jadi, jangan anggap enteng NKRI. Di mana yang mengancam NKRI ini ada dua; yaitu kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian negara yang adil dan sejahtrera, dan kedua diskriminasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Itu jangan sampai terjadi dan kita berkewajiban merawat NKRI,” tutur Maswadi.
Karena itu kata Maswadi, sosialisasi 4 pilar bangsa juga tidak boleh diisi materi sembarangan. Sebab, bisa menjadi bumerang dan bukannya rakyat akan mekin menyintai NKRI, tapi sebaliknya akan mencemooh dan mencaci-maki negara dan NKRI menjadi korban. “Jadi, selain membangkitan nasionalisme, membangun perekonomian yang mensejahterakan rakyat, juga harus sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP – RPJM) seperti GBHN dulu, agar rakyat memehami program pembangunan bangsa ini,” pungkasnya.
Melani: Kesejahateraan Menjamin Keutuhan NKRI
Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli menegaskan, kesejahteraan sebagai salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia. Karena itu, salah satu sosialisasi 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dan kesejahteraan itulah yang akan menjamin keutuhan NKRI.
“Di Maluku saja daerah asal saya, ketika bertemu dengan anggota masyarakat di sana, karena jalan rayanya rusak dan lama tidak diperbaiki sudah mengancam akan berpisah dari Indonesia. Begitu pula di Papua. Apalagi banyak yang memprovokasi, maka kita harus terus membangkitkan nasionalisme dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke,” tegas Melani.
Dengan terus meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan nasionalisme kata Melani, maka pada 100 tahun ke depan Indoensia akan tetap berdiri tegak. “Jangan seperti negara-negara di Timur Tengah, meski bahasanya sama yaitu bahasa Arab, tapi terpecah-belah dan selalu konflik. Kita ini terdiri dari 174-an bahasa daerah dan banyak etnis, namun terbukti tetap utuh dalam NKRI,” kata Melani.
Dengan demikian menurut Melani, isu apa pun baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dihembuskan tak akan mampu menggoyahkan kecintaan dan nasionalismenya untuk Indonesia.
Daerah juga diharapkan tidak terus tergantung pada pmeirntah pusat, tapi juga menyontoh daerah yang sukses membangun ekonomi dan wisata, seperti Batam. “Batam berhasil membangun perekonomian dan wisata. Listrik misalnya bisa melakukan subsidi silang, sehingga bisa menyubsidi rakyat yang tidak mampu,” ujarnya.
Selain itu tugas MPR RI untuk menyosialisasikan 4 pilar bangsa ini harus terus dilanjutkan. Khususnya dalam usaha menanamkan ideologi Pancasila terhadap anak didik sejak dini sampai mahasiswa, karena mereka ini akan menjadi pemimpin bangsa masa depan. “Jadi, jangan lupa ideologi Pancasila terus ditanamkan pada generasi bangsa demi keutuhan NKRI ini,” pungkasnya.
Wahidin Ismail juga berpendapat sama jika kesejahteraan menjadi masalah utama khususnya di wilayah perbatasan Indoensia. Seperti di Kalimantan, Papua, Maluku, dan lain-lain. Sebagaimana amanat sila ke-lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Maka NKRI itu tak saja dimaknai secara tekstual, tapi juga kesejahteraan dan keadilan. Jadi, kita ingin melihat Indonesia tetap utuh dengan segala identitasnya,” ungkap anggota DPD RI dari Dapil Papua itu. (chan/mun)