Direktur eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yuda (tengah) bersama Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Martin Hutabarat (kanan) dan moderator Gusti Lesek (kiri) dalam Dialektika Demokrasi bertema “Konstelasi Politik Jelang 20 Oktober 2014”, di Ruang Wartawan DPR, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (18/09/2014). Foto dardul/bt.
JAKARTA – Direktur eksekutif Poll Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, Presiden terpilih Jokowi akan tersandera dirinya sendiri dalam menepati janji-janjinya selama kampanye Pilpres, seperti membentuk kabinet ramping, menteri tidak boleh rangkap jabatan di parpol dan koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kekekuasaan.
“Jadi, janji-janjinya yang meleset itulah yang akan menyandera dirinya sendiri dalam memimpin pemerintahan. Seharusnya dia berani membuktikan janji-janjinya, tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi, faktanya meleset,” kata Hanta Yudha dalam dialektika demokrasi ‘Dinamika Politik Menjelang 20 Oktober 2014’ bersama politisi Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Menurut Hanta, sebelum dilantik pada 20 Oktober, sulit menemui ‘kebaruan’ dari Jokowi, seperti dalam pembentukan postur kabinet, rangkap jabatan parpol, dan koalisi tanpa syarat tersebut. Karena itu dia menyarankan, Jokowi diimbangi oleh Wapres Jusuf Kalla (JK). “Hanya saja di internal Jokowi ada yang berusaha menghambat langkah JK,” ujarnya.
Karena itu kata Hanta, ada kerentaan politik di internal Jokowi sendiri yang bisa mengganggu efektifitas pemerintahan. Sehingga mesti melakukan perbaikan sistem. Sebab, sistem yang baik dengan presiden yang lemah, pemerintahan juga tidak efektif, dan sebaliknya. “Presiden yang kuat seperti SBY dengan sistem yang buruk, maka akan seperti sekarang ini. Dalam demokrasi keduanya harus kuat,” tambahnya.
Kalau keduanya lemah lanjut Hanta, maka pemerintahan Jokowi akan mudah goyang oleh politik, dan sulit bisa bekerja efektif. “Memang selama tidak melanggar hukum, etika, makar, dan pengkhianatan pada negara, dan tetap berpihak kepada rakyat, maka presiden tak bisa dimakzulkan. Tapi, kalau pemerintahannya tidak efektif, terus digayang, maka tak bisa kerja untuk negara,” ujarnya.
Menurut Hanta, setidaknya ada 3 momentum politik yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan, yaitu pengesahan RUU Pilkada pada 25 September, pemilihan pimpinan DPR RI dan susunan kabinet Jokowi-JK.
“Dalam tiga momentum itu akan terjadi dinamika politik. Misalnya bisa saja ada partai Koalisi Merah Putih (KMP) berubah mendukung Jokowi-JK, dan itulah kerentanan dari KMP sendiri. Kalau Demokrat dukung Jokowi (287 kursi), dan KMP (273 kursi) DPR. RUU Pilkada divoting, maka Jokowi bisa menang. Tapi, kita tunggu saja segala kemungkinan masih akan terjadi,” pungkasnya.
Martin Hutabarat mengatakan, dinamika politik akan dimulai pada 25 September dalam pengesahan RUU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR/MPR/DPD RI, alat kelengkapan dan badan-badan DPR yang lainnya, pelantikan Presiden RI 20 Oktober. “Ditambah lagi dengan pemerintahan Jokowi-JK ini yang seperti teater, kontraproduktif dengan SBY. “Kalau SBY berbicara serius dan lengkap, tapi kalau Jokowi hanya sepotong-sepotong,” ujarnya.
“Apalagi sebelum dilantik saja sudah ada inskonsistensi Jokowi yang akan membentuk kabinet ramping, malah gemuk. Bahkan pimpinan partai sudah diberi peluang untuk menjadi menteri. Itu bertolak belakang dengan janji Jokowi yang dilarang rangkap jabatan dan terbukti bagi-bagi kekuasaan pada partai. Anehnya hampir setiap hari muncul di TV dia tidak merasa bersalah. Tapi, ingat mengurus negara ini bukan dengan berbohong,” tegasnya. (chan/mun)
