Foto: www.skalanews.com
JAKARTA – Fraksi PDI-P DPR RI membantah Jokowi-JK tersandera oleh parpol koalisi terkait pembentukan kabinet mendatang. Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani mengakui jika postur kabinet yang dirilis oleh Jokowi-JK tidak sesuai dengan janji mereka.
“Perekrutan menteri dari partai politik itu membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak membeda-bedakan antara profesional dan orang partai politik. Kan bisa juga orang-orang dari parpol ini adalah orang-orang yang profesional yang sekarang berkiprah di parpol,” kata Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Menurut Puan, kapabilitas orang parpol sama baiknya dengan orang-orang yang ada di profesional.
“Jadi, bukan karena tidak konsisten, tapi marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini tanpa dikotomi. Kita harapkan para menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi bisa membantu kinerja presiden dan wakil presiden sesuai dengan visi misinya. Sebab, mereka berasal dari berbagai kalangan dan mempunyai kapabilitas dan potensi,” tambah Puan.
Puan menegaskan, penunjukkan menteri dari partai politik bukan karena Jokowi tersandera dengan mahar politik kepada mitra koalisi.
“Tidak ada sama sekali. Kan dari awal kita sudah mengatakan, kita ini pemerintahan tanpa syarat. Itu artinya, apapun nanti yang dibentuk merupakan hasil dari musyawarah mufakat,” ujarnya.
Menyinggung keinginan Jokowi agar menteri harus lepas jabatan di parpol, Puan menegaskan hal itu masih akan dibicarakan bersama-sama. “Hal itu sampai sekarang saya belum tahu apakah itu menjadi syarat atau tidak. Wacana-wacana yang berkembang kan bisa saja kemudian kita pikirkan kembali. Urgensinya kita pikirkan lagi,” tambah Puan.
Sementara itu, soal pergabungan nama sejumlah kementerian, hal itu dilakukan untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan visi-misi yang ada untuk membangun bangsa. “Penggabungan kementerian itu hanya untuk mensinergikan dan mengonsolidasikan kinerja,” pungkasnya. (ap)
