Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Refrizal (kiri) bersama Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (tengah) dan Analis Politik UI Boni Hargens (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi dialektika demokrasi, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9). Foto dardul/bt
JAKARTA – DPR mendukung gagasan koperasi menjadi salah satu pilar negara. Untuk itu, DPR RI akan melakukan pengkajian bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan kampus-kampus guna menyamakan persepsi terkait masuknya koperasi sebagai salah satu pilar negara.
“Ini gagasan yang bagus, nanti kita diskusikan dan kaji lebih jauh dengan melibatkan Lemhannas dan kampus-kampus terkait,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal dalam diskusi bertema “Koperasi Pilar Ekonomi Negara” di Press Room DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Hadir sebagai pembicara Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid dan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens.
Refrizal mengatakan, saat ini ada empat pilar negara yang disepakati yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pancasila, kata Refrizal, dikeluarkan dari empat pilar itu dan ditempatkan ke posisi yang lebih tinggi atau berada di atas pilar lainnya. “Posisi Pancasila yang sudah dikeluarkan dan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi digantikan oleh koperasi. ,” kata Refrizal.
Nurdin Halid sepakat dengan gagasan Refrizal menempatkan Pancasila di atas pilar-pilar lainnya, karena dia adalah dasar negara. Sehingga empat pilar saat ini terdiri dari UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Koperasi. “Inilah mimpi besar kami dalam membangun fundamental ekonomi nasional. Draf konsep koperasi sebagai pilar negara pun bisa terwujud,” katanya.
Nurdin Halid mengatakan, koperasi adalah satu-satunya sistem dan alat milik asli Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang riil. Sementara keempat pilar bangsa lainnya bersifat abstrak berupa nilai-nilai dasar, visi, spirit, dan cita-cita.
“Buktinya setelah 69 tahun merdeka, negara kesejahteraan yang berkeadilan masih jauh panggang dari api. Itu karena kita mengingkari gotong-royong dalam koperasi sebagai jatidiri keindonesiaan kita,” katanya.
Karena itu, Nurdin Halid sangat berharap Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menjadikan koperasi sebagai soko guru dan pilar ekonomi bangsa Indonesia.
“Kalau kita belajar dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, semua perusahaan konglomerasi melarikan diri ke luar negeri. Yang tertinggal hanya koperasi dan itulah yang membuat Indonesia bertahan dan keluar dari krisis,” katanya.
Boni Hargens mengatakan, visi dan misi Jokowi sangat jelas memihak pada perekonomian nasional berbasis koperasi dan kerakyatan. “Kebersamaan dan solidaritas atau gotong royong adalah kelebihan Indonesia dan tembakan maut atas liberalisasi ekonomi dunia dan kapitalisme yang menggurita,” kata Boni. (chan)
