JAKARTA – Mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli mengingatkan, untuk memenuhi defisit anggaran negara dalam APBN, tidak harus dengan mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, melainkan dengan melakukan terobosan ekonomi kreatif dan berani, seperti memotong biaya perjalanan pejabat, dan penegakkan hukum, khususnya pemberantasan mafia migas.
Rizal menjelaskan, ada beberapa langkah yang bisa di tempuh oleh Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi persoalan alokasi subsidi BBM.
“Misalnya pertama, pemberantasan mafia Migas dengan menegakkan hukum, di mana negara dirugikan Rp 10 triliun per tahun, yang menjadikan harga BBM lebih mahal dua kali lipat dari seharusnya,” kata Rizal Ramli dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Langkah kedua, lanjut Rizal, adalah dengan membangun kilang minyak sehingga Indonesia tidak perlu harus mengirim minyak mentah ke Singapura.
“Singapura memperoleh keuntungan 10 % dan besarnya tambahan biaya produksi mencapai 25 %. Itulah yang membuat harga BBM mahal. Tapi, kalau bisa membangun kilang sendiri, harganya bisa ditekan sampai setengahnya,” tegas Rizal Ramli.
Rizal menambahkan, langkah ketiga yang bisa dilakukan, adalah pemerintah yang akan datang harus berusaha menekan biaya recovery produksi BBM. Sekarang ini katanya, produksi minyak turun, namun ongkos recovery-nya naik sampai 200 %.
“Ternyata, besarnya ongkos itu akibat salah urus. Kalau 30 % saja dari ongkos bisa dihemat berarti negara menyelamatkan Rp 96 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut Rizal Ramli mengatakan, Pemerintahan Jokowi mendatang juga harus melakukan penghematan lain, dengan memotong biaya perjalanan dinas.
“Dulu anggaran perjalanan dinas untuk Gus Dur hanya Rp 2,5 triliun, dan kini menjadi Rp 31 triliun. Harusnya dipotong Rp 10 triliun, sisanya untuk pertanian dan menambah gizi dan protein anak-anak bangsa ini dengan memakan telur, agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas,” tambahnya.
Dengan penghematan kara Rizal Ramli juga akan membuka lapangan kerja bagi ratusan ribu petani dan peternak ayam. “Jadi, jangan menggampangkan masalah anggaran dengan harus menaikkan harga BBM. Padahal, ruang fiskal masih banyak jika mau kerja keras. Apalagi menaikkan harga BBM akan membuat sekitar 150 rakyat menderita,” pungkasnya. (ap)
