JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menegaskan akan menjadikan beberapa kasus korupsi yang menjerat sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pelajaran yang berharga.
Dengan begitu, diharapkan kelak saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin pemerintahan, kasus seperti itu tidak berulang, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel seperti yang kerap diserukan saat kampanye pilpres.
“Kami tentu merasa prihatin dengan penetapan tersangka yang menjerat Pak Jero Wacik. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang, karena keduanya ingin membangun pemerintahan yang bersih, yang tentunya membantu kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, Jokowi-JK harus berhati-hati dan cermat dalam memilih menteri yang bakal masuk dalam kabinet. Pasalnya, hal itu sangat menentukan bahkan bisa jadi tolok ukur bagi realisasi komitmen apa yang menjadi program kerja, yang sudah disampaikan ke masyarakat, sejak kampanye lalu.
“Makanya saat menyusun kabinet, Jokowi-JK mesti benar-benar mengetahui rekam jejak si calon menteri,” kata politisi senior yang juga Anggota DPR RI itu.
Kasus menteri terjerat korupsi yang teranyar adalah Jero Wacik yang disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Menteri ESDM sekitar Rp 9,9 miliar, dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Jero Wacik merupakan menteri ketiga di era Presiden SBY yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, komisi antirasuah telah menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali.
