Senator terpilih periode 2014-2019 Gede Pasek Suardika (tengah) dan Nono Sampono (kanan) bersama pengamat politik Antonius Widyatama Sumarlin dalam Dialog Kenegaraan bertema “Posisi DPD RI Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK”. di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/9). Foto dardul/dp
JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih I Gede Pasek Suardika (Bali) merasa yakin bahwa DPD tidak akan bisa dikooptasi oleh pemerintan Jokowi-JK.
“Ya memang disinilah menariknya. Namun saya yakin DPD tak bisa dikooptasi oleh pemerintahan mendatang yang warnanya didominasi PDIP,” ujarnya,” kata Pasek dialog kenegaraan ‘Posisi DPD Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK’, di Gedung DPD, Rabu (3/9/2014).
Dikatakan Pasek, posisi DPD tergantung pada kebijakan pemerintah sendiri. Selama berpihak untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat daerah, maka DPD akan mendukung.
“Dari 132 anggota DPD RI sulit dikooptasi. Kalau pun pimpinan DPD bisa saja, tapi anggotanya tak akan mengikuti. Kalau Koalisi Merah Putih (KMP) solid seperti beton semen maka akan menarik sebagai penyeimbang pemerintah. Begitu juga kalau komunikasi pemerintah dengan DPD lambat maka akan sulit,” tutur Pasek.
Sedankan anggota DPD terpilih Bambang Sadono (Jateng) mengatakan, posisi DPD terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat tergantung dari program yang dijalankan. Kalau pembangunannya untuk mensejahterakan rakyat di daerah, maka DPD pasti akan mendukung. “Selama pemerintahan Jokowi-JK memperhatikan daerah, maka DPD akan mendukung dan begitu juga sebaliknya,” tegas Bambang Sadono.
Selama ini kata Bambang, daerah kekurangan dana, karena 70 % APBD habis untuk gaji pegawai dan selebihnya tidak cukup untuk pembangunan di daerah. “Dana transfer ke daerah dari pusat pun dilakukan sesuka-sukanya oleh pemerintah pusat. Sehingga ke depan, DPD harus aktif melakukan pendampingan terhadap transfer ke daerah,” tambahnya.
Terkait rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK, Bambang menegaskan bahwa tersebut sudah pasti menyengsarakan rakyat. Karena itu pemerintah harus menjelaskan dengan konkret dan benar terkait kenaikan harga BBM tersebut.
“Seharusnya pemerintah itu tidak menjerit dengan APBN yang pas-pasan, karena banyak sumber dana yang bisa digali selain menaikkan harga BBM. Sebagaimana potensi kebocoran kekayaan negara yang mencapai seribuan triliun rupiah kata Prabowo, itu kan bisa dikonfirmasi ke beliau. Kalau tidak dapat Rp 1000 triliun, ya Rp 500 triliun kan bagus,” tutur Bambang lagi.
Namun menurut anggota DPD terpilih Nono Sampono yang juga pengurus DPP Nasdem, kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK sebagai pilihan yang sangat sulit akibat warisan APBN dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Nono menyadari, posisi politik Jokowi-JK di DPR memang kecil dibanding Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, sepanjang kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat, maka DPD akan mendukung. “Jadi, DPD tak sekadar dukung-mendukung atau tolak-menolak, melainkan selama untuk rakyat akan kita dukung dan sebaliknya, kita akan tolak,” ujarnya. (chan)
