JAKARTA – Jika pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)di awal pemerintahannya, maka hal tersebut bukan karena administrasi pemerintahan yang tidak baik, melainkan karena proses carry over atau melanjutkan kebijakan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Persoalan BBM sejatinya bukanlah persoalan yang mudah, maka perlu dikomunikasikan dengan kepada masyarakat. Mengingat postur anggaran pemerintahan mendatang yang sangat kecil. Hal ini sekaligus sebagai ujian bagi pemerintahan Jokowi-JK, bagaimana harus melindungi masyarakat atas dampak kenaikan BBM tersebut,” tegas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung,” di Gedung DPR, Selasa (2/9/2014).
Menurut politisi PDIP itu, kenaikan BBM harus ada reasoning-alasannya. Sebab, kalau memang ruang fiskalnya masih baik atau kuat tentu berharap tidak kenaikan BBM. Namun kondisinya saat ini ruang fiskalnya sangat sempit.
“Apakah kita mau negara tidak membayar gaji pegawai karena ruang fiskalnya yang sempit. Tentu di sini aparatur pemerintahan harus efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” tambah Pramono. (chan/mun)
