JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, dalam kabinet Jokowi-JK tidak ada dikotomi antara yang berasal dari partai maupun non partai.
Dalam dialog ‘Sistem Presidensial: Antara Teori dan Praktek’ di MPR, Senin (01/09/2014), Ferry mengatakan, siapa pun yang diangkat menjadi menteri harus merubah mentalnya, bahwa menteri itu membantu presiden dan siap bekerja keras serta bisa bekerja sama atau team works dengan kementerian yang lain.
Bahkan Ferry menilai jika banyak kalangan profesional dari teknokrat maupun akademisi justru tak punya mentalitas yang baik, sehingga banyak yang lari dari tanggung jawab ketika menghadapi masalah.
”Banyak kalangan teknokrat dan akademisi yang lari dari tanggungjawab ketika menghadapi masalah. Untuk itu, kita tidak ada dikotomi dalam pengangkatan kabinet,” ujarnya.
Tentang banyak usulan dari partai maupun relewan pengusung agar membentuk kabinet yang ramping, profesional dan sebagainya, Ferry mengatakan bahwa semuanya akan dikaji berbagai konsekuensi yang akan terjadi.
“Kalau dirampingkan misalnya, bagaimana nasib pejabat di eselon I dan II di masing-masing kementerian tersebut. Sebenarnya, mau ramping atau gemuk, yang penting kerjanya lebih efektif dan efisien untuk rakyat. Semua bisa mengusulkan tapi yang mengambil keputusan adalah tetap presiden terpilih,” tegas Ferry.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi melihat ada proses transisi yang baik dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Hanya saja untuk penyusunan kabinet, dia mengusulkan 50 % dijabat oleh elit partai dan selebihnya dari profesional, teknokrat, intelektual, dan organisasi kekuatan masyarakat sipil yang selama ini memberi konstribusi untuk kemenangan Jokowi-JK. “Sebab, kebinet itu bukan transaksi politik,” tegasnya. (chan/mun)
