JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie yakin dengan konsistensi PDI Perjuangan yang tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan akan menggunakan cara-cara kreatif dengan melakukan efisiensi anggaran, peningkatan penerimaan pajak seperti pajak minuman keras, penagihan piutang negara dan lainnya.
“Saya yakin dengan konsistensi sikap mereka yang menolak penghapusan subsidi BBM. Tentu saya dan juga seluruh rakyat Indonesia akan mendukung langkah-langkah PDI Perjuangan untuk menanggulangi defisit anggaran dengan cara-cara yang kreatif tanpa harus memotong subsidi BBM,” kata Marzuki ketika dihubungi wartawan, Senin (1/9/2014).
Menurut Marzuki, elit-elit PDI Perjuangan selama ini mengatakan bahwa menaikan harga BBM harusnya menjadi opsi terakhir dan bukan opsi pertama untuk mengatasi defisit.
“Jika semua upaya mengatasi defisit sudah dilakukan, maka jika memang tidak ada pilihan lain, hal itu sah saja. Tapi yang jelas dampak ke masyarakat harus dipikirkan, jangan sampai kenaikan BBM membawa perubahan kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih buruk secara drastis,” imbuhnya.
Dia mencontohkan SBY yang memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin untuk mengatasi perubahan dari kenaikan BBM secara drastis. Selain itu program-program bea siswa dan juga program-program pembangunan lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“BLT itu diberikan kepada rakyat miskin sebagai dampak dari kenaikan BBM. Masyarakat miskin sedikit terbantu dengan program karena tidak serta merta masyarakat miskin mampu menanggulangi dampak kenaikan BBM,” imbuhnya.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. Ia meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak merengek-rengek meminta SBY untuk menaikan harga BBM. SBY menurutnya juga tidak pernah meminta kepada Megawati untuk tidak menaikan BBM ketika mengambil alih kekuasaan dari tangan Megawati pada pemilu 2004 lalu.
“Jokowi dan JK seharusnya sudah memahami tentang permasalahan ini dari sebelum pilpres bahwa ada masalah defisit anggaran. Dengan demikian maka seharusnya Jokowi sudah memiliki cara yang kreatif untuk merealisasikan janji-janjinya pada rakyat. SBY pun kan dulu menghadapi hal yang sama ketika menjadi presiden, dan tidak merengek-rengek ke Mega,” jelasnya.
Pemerintahan Jokowi-JK harus bisa berkreasi untuk merealisasikan janji-janjinya dan tidak boleh berkilah nantinya bahwa jika tidak menaikan BBM, maka dia tidak bisa menepati janji.
“Semua pemerintahan yang mengambil alih itu menanggung beban kerja yang tidak terselesaikan.SBY seperti itu, Jokowi juga.Tidak ada dalam kamus pemerintahan saat ini mengambil alih kerja pemerintahan mendatang,” tandasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengkritik sikap PDI Perjuangan yang terkesan mendesak pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Mereka menilai desakan PDI Perjuangan sebagai bentuk kegagalan Revolusi Mental yang didengungkan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). “Katanya mau revolusi mental tapi kok mengatasi persoalan fiskal harus cabut subsidi BBM,” kata Wakil Sekretaris Jendral PKS, Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi persoalan defisit APBN. Menurutnya mencabut subsidi BBM merupakan langkah paling bodoh yang tidak mencerminkan kreatifitas mengelola anggaran. “Kalau cuma cabut subsidi enak. Itu langkah paling bodoh,” ujarnya.
Fahri menilai PDI Perjuangan tidak memiliki ilmu pengelolaan anggaran negara yang baik. Dia berharap agar PDI Perjuangan tidak terus berusaha membebani pemerintah dengan meminta kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Mereka mau membebani SBY menaikan BBM dengan alasan mencari ruang fiskal. Padahal mencabut subsidi bukan satu-satunya solusi menyelamatkan APBN,” katanya. (chan)
