Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Maruarar Sirait, peneliti LIPI, Prof. Siti Zuhro dan pakar komunikasi politik, Prof. Tjipta Lesmana pada acara buku “Kicauan Senayan, Kumpulan Diskusi Dialektika Demokrasi dan Forum Legislasi” di Ruang Wartawan DPR, Kamis (28/08/2014). Foto dardul.
JAKARTA – Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menegaskan, Jokowi harus tetap dikritisi dalam memimpin pemerintahan dan Jokowi juga tidak perlu merasa takut selama masih dalam koridor konstitusi.
“Meski koalisinya tak bisa mendominasi parlemen, namun masih ada kekuatan lain, yakni kekuatan civil sociaty,” kata Siti Zuhro saat bedah buku “Kicauan Senayan” yang diterbitkan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Setjen DPR, di Ruang Wartawan DPR, Kamis (28/8/2014).
Menurut Profesor riset itu, masyarakat yang tergabung kekuatan sipil society berhak mengawal Jokowi karena demokrasi yang ada di Indonesia lebih bersifat partisipatoris.
“Rakyat punya hak untuk mengawal pasca pilpres. Apalagi kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Jadi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kita semua,” kata Siti Zuhro yang akrab disapa Wiwik itu.
Sedangkan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait meminta Jokowi untuk fokus bekerja sebagai presiden dan tidak perlu berpikir untuk menjadi ketua umum PDIP.
“Jokowi tak boleh menjadi Ketua umum PDI Perjuangan, dia harus menjadi milik rakyat. Karena itu dia harus fokus bekerja,” kata Maruarar.
Ditegaskan Maruarar, Jokowi harus bisa mempertahankan posisinya saat ini yang dipercaya rakyat. “Makanya, dia harus bisa membuktikan pernyataanya soal saat memilih menterinya berdasarkan prestasi dan integritasnya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan bisa disebut sebagai Soekarno muda,” ujarnya.
Namun sebaliknya, kata Ara, kalau Jokowi tak mampu melakukan apa yang pernah dijanjikan, maka rakyat akan kecewa. “Makanya, Jokowi tak boleh menjabat posisi strategis di parpol,” ungkapnya. (chan/ce)
