JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie menilai mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini merupakan tanggungjawab Pertamina yang memiliki tugas mendistribusikan BBM.
“Mereka kan tahu, kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM. Pertamina sebagai penanggungjawab distribusi BBM yang menjadi kebutuhan harian rakyat. Tidak seharusnya BBM langka kecuali ada permainan,” kata Marzuki melalui blackberry messenger (BBM), Rabu (27/8/2014).
Dia mengingatkan Pertamina tidak ikut-ikutan bermain politik dan membuat seolah-olah BBM langka karena kebijakan subsidi. Pasokan BBM menurutnya tidak boleh hilang, meski ada pembatasan BBM bersubsidi karena masih ada BBM non subsidi yang kini juga sudah mulai langka.
“Jangan gara-gara kebijakan mengurangsi subsidi, pasokan menjadi kurang. Ini tanggungjawab mereka. Dalam situasi begini dimana nuansa politik tinggi, jangan buat kesan seolah-olah memang ada kesulitan BBM untuk mencari alasan menaikan harga BBM bersubsidi atau menghilangkan subsidi,” tegasnya.
Sinyalemen ini menurutnya semakin kuat karena sebelumnya wapres terpilih, Jusuf Kalla mengeluarkan statement yang seolah membenarkan hal itu. ”Statement JK daripada sulit antri dan BBM tidak ada, yang penting BBM ada, harga naikkan saja. BBM bersubsidi memang dibatasi, masih masuk akal kalau BBM bersubsidi berkurang di pasaran. Tapi jangan BBM non subsidi juga hilang. Jangan ikut-ikutan bermain politik lah,” tandasnya.
Jangan Mengemis
Secara terpisah Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mengingatkan Joko Widodo untuk konsisten menolak pencabutan subsidi rakyat dengan cara menaikan harga BBM. Kini menurut Fahri justru saatnya PDIP dan Jokowi membuktikan sikap pro rakyatnya ketika menjadi penguasa dan tidak perlu mengemis-ngemis kepada Presiden SBY untuk menaikan BBM.
“Dari dulu kami, PKS dan PDIP menolak pencabutan subsidi BBM. Kami tetap konsisten dan kami harapkan PDIP juga konsisten tolak kenaikan BBM dengan mencab ut subsidi rakyat. Intinya untuk kenaikan BBM sepakat dengan PDIP dan ini juga bukti bahwa kami PKS meski di oposisi tidak lantas menolak semua sikap pemerintah,” ujar Fahri kepada wartawan.
Kalau memang mau mengalihkan subsidi BBM tersebut, maka menurutnya PDIP dan Jokowi harus bisa menjelaskan kepada rakyat dan rakyat harus bisa merasakan dampak dari pengalihan itu. Jangan sampai subsidi dihilangkan kehidupan rakyat semakin berat akibat kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan BBM.
”Kalau memang mau dialihkan subsidi tersebut, kami masih bisa terima, tapi juga harus jelas dialihkannya kemana? Rakyat harus dijelaskan pengalihan subisidi BBM tidak membebani mereka karena dampak kenaikan BBM pastinya akan membuat harga barang dan jasa juga naik. Necara rumah tangga rakyat tidak boleh terbebani karena pemasukan tidak bertambah sementara pengeluaran menaik pesat,” kata Fahri.
Sementara Wasekjen Partai Golkar, Roem Kono mengatakan kalau PDIP dan Jokowi-JK tidak konsisten menolak kenaikan BBM maka masyarakat akan langsung menghakiminya. Rakyat menurutnya PDIP hanya memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan simpati karena selama 10 tahun pemerintahan SBY, mereka menolak kenaikan BBM.
“Selama ini PDIP menolak kenaikan harga BBM. Bila Jokowi menaikkan harga BBM, PDIP akan membela habis-habisan kebijakan Jokowi tersebut. Rakyat tentu akan berpikiran, oo gini cara PDIP. Dulu menolak kenaikan BBM, sekarang mendukung,” ujar Roem.
Dia pun melihat eskalasi antara pemerintah dan DPR akan meningkat karena pasti ini akan menjadi isu yang hangat untuk mendapatkan simpati rakyat. “Akan jadi perdebatan bila Jokowi menaikan harga BBM di DPR,” ujarnya.
Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan PDIP akan kena karma kalau mencabut subsidi BBM. Dia pun mengingatkan ketika menjadi oposisi PDIP asal “ngejeplak” menolak kenaikan. “Belum berkuasa, ehh kini sdh mulai ngga pede…. Makanya…ngono yo ngono, ning ojo ngono…. Santun ajalah,” ujar Pohan.
Politisi senior PDI-P, Sabam Sirait justru menuding isu kenaikan BBM adalah pemikiran Jusuf Kalla. Dia mengaku tidak setuju terhadap pemikiran Jusuf Kalla (JK) yang mendesak agar harga BBM dinaikkan sekarang. Ia mewanti-wanti agar pemerintah, baik SBY maupun Jokowi (nanti), jangan menaikkan harga BBM. Untuk mengatasi kekurangan uang untuk subsidi BBM, cari sumber-sumber dana yang lain.
‘’JK harus belajar dari sejarah rakyat Indonesia, jangan hanya belajar dari sejarahnya bangsa Eropa. Sebagai pemimpin, dia harus mampu memenuhi seluruh kebutuhannya rakyat, termasuk BBM. Jangan malah mendesak supaya harga BBM dinaikkan. Itu akan menyusahkan pemerintah karena didemo oleh rakyatnya,’’ kata Sabam beberapa waktu lalu.
Menjelaskan soal sumber-sumber lain yang harus digali pemerintah, Sabam yang politisi segala zaman itu mengatakan, misalnya, penerimaan dari pajak, dari hasil hutan dan laut yang raib dirampok para koruptor.
Sabam yakin, kalau pendapatan dari pajak termasuk di dalamnya pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa dikelola dengan baik, termasuk hasil hutan dan hasil laut (ikan) bisa diselamatkan, maka uangnya bisa digunakan untuk mensubsidi BBM. ‘’Uang rakyat yang dikorup, jumlahnya jauh lebih besar dari uang untuk subsidi BBM. Kalau itu bisa diselamatkan, harga BBM tidak perlu naik,’’ tegas Sabam lagi.
Menurut dia, yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia adalah orang luar negeri yang bekerjasama atau kongkalikong dengan pejabat. Itu yang seharusnya diberantas secara optimal tapi pemberantasannya cuma hangat-hangat tahi ayam. Demikian juga pencuri hasil hutan.
‘’Saya minta subsidi BBM jangan dicabut, kalau anggarannya kurang, ditambah. Saya ingatkan para pemimpin, bahwa subsidi kepada rakyat, tidak akan membangkrutkan negara. Masa rakyat menikmati hasil dari buminya sendiri nggak boleh? Itu lucu,’’ kata Sabam Sirait.
Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta Jusuf Kalla tidak memaksa SBY untuk menaikkan harga BBM. ‘’JK tidak perlu menggurui karena SBY tidak akan menaikkan BBM setidaknya sampai akhir pemerintahannya, tanggal 20 Oktober 2014,’’ kata Nurhayati.
Nurhayati berharap Jokowi-JK tidak panik dengan terjadinya kelangkaan BBM, karena PDI-P pernah menerbitkan buku putih untuk menolak kenaikan harga BBM. ‘’Jadi, JK nggak usah mendorong-dorong untuk menaikkan BBM. Nggak usah panik, implementasikan saja buku putih itu,’’ pintanya.
Waketum Demokrat ini curiga ada spekulan yang main di air keruh untuk memain-mainkan BBM sehingga terjadi kelangkaan sekarang ini. ‘’Kita curiga, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di balik kelangkaan BBM sekarang ini, karena sesuai APBNP 2014, anggaran untuk subsidi BBM cukup dan suplay-nya lancar kok,’’ tegas Nurhayati.
Nurhayati mengaku sudah memanggil kadernya yang jadi Ketua Komisi VII DPR untuk segera memberikan penjelasan ke publik tentang ketersediaan BBM. ‘’Saya sudah panggil, saya minta Ketua Komisi VII DPR segera panggil Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas untuk menerangkan kelangkaan BBM,’’ kata Nurhayati.
Terpisah, anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Ramson Siagian mengatakan, pemerintah SBY tidak bisa dipaksa untuk menaikkan harga BBM. Dia bebas membuat kebijakan selama masa jabatannya belum berakhir dan sepanjang masih dalam koridor hukum.
‘’SBY punya kebijakan sendiri soal BBM, jangan dipaksa-paksa, itu tidak etis. Ini menandakan kepanikan Jokowi-JK,’’ kata Ramson di sela-sela mengikuti acara pembekalan dan pemantapan anggota DPR terpilih di Lemhannas, kemarin.
Apakah betul kelangkaan BBM sekarang ini akibat dana subsidi BBM sudah habis, Ramson yang mantan angggota DPR 2 periode menggeluti masalah energi dan anggaran itu mengatakan, sampai akhir Oktober 2014, quota BBM bersubsidi masih cukup, sehingga tidak perlu terjadi kelangkaan BBM.
‘’Tidak benar kelangkaan BBM sekarang ini akibat dana subsidi BBM sudah habis. Quota BBM bersubsidi masih cukup sampai akhir Oktober. Presiden SBY perlu memerintahkan Pertamina agar kebutuhan BBM tercukupi sehingga tidak ada kelangkaan BBM sampai 20 Oktober 2014, sesudah tangga itu, menjadi urusannya pemerintah Jokowi-JK,’’ katanya.
Sesudah tanggal 20 Oktober 2014, kata Ramson, rakyat akan melihat kebijakan substantif apa yang akan dilakukan Jokowi-JK, termasuk soal BBM. ‘’Sampai sekarang rakyat melihat kiprah dia masih sebatas pencitraan,’’ ujar Ramson.
Di sisi lain, Wakil Ketua Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo mengingatkan, sekarang ini bisa dibilang pemerintah sudah demisioner, artinya tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang penting dan strategis, misalnya menaikkan harga BBM. Biarlah masalah itu (menaikkan harga BBM) menjadi domain pemerintahan baru.
‘’Saya berharap, presiden SBY dalam pertemuannya dengan Jokowi, memberi penegasan soal ini. Jangan takut untuk tidak menaikkan harga BBM, kan uang rakyat yang dikorupsi jumlahnya lebih banyak dari anggaran subsidi BBM kok,’’ kata Bambang Soesatyo.
Masih terkait dengan BBM, Bambang menyindir, partai politik dan kelompok tertentu yang dulu mati-matian menolak kenaikan harga BBM, sebentar lagi akan demo menuntut kenaikan harga BBM. Alasannya, sama, yakni demi rakyat juga.
‘’Dulu saat menolak kenaikan, argumentasinya rakyat tambah miskin kalau BBM naik. Sebentar lagi mereka demo menuntut kenaikan. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi saya berdoa, mudah-mudahan alasan yang digunakan adalah supaya rakyat tambah kaya,’’ kata Bambang.
Anggota DPR yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, ini juga mengatakan, Jokowi pernah minta agar pemerintahan SBY tidak melakukan keputusan strategis selama masa transisi sebelum pergantian pemerintah. Kata dia, keputusan untuk menaikkan harga BBM merupakan keputusan strategis. Karena itu, Partai Golkar akan mendesak Presiden SBY untuk tidak menaikkan harga BBM dan membiarkan keputusan itu daimbil oleh pemerintahan yang akan datang.
“Kalau Jokowi terus mendesak-desak SBY agar menaikkan harga BBM itu, kan licik namanya. Pemerintahan saat ini sebenarnya sudah demisioner meski secara hukum masih akan memerintah hingga Oktober nanti. Tetapi, pemerintahan sekarang tidak boleh membuat keputusan yang strategis, termasuk menaikkan harga BBM,” kata Bambang lagi.
Bambang mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintahan yang baru di bawah Jokowi dan Jusuf Kalla. Kata dia, PDI Perjuangan (parpol yang mengusung Jokowi-red) adalah parpol yang selalu menolak kenaikan harga BBM. Alasannya, kenaikan harga BBM akan menyusahkan rakyat.
“Saya ingin tahu, apa alasan Jokowi ketika nanti menjadi Presiden lalu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Apakah kali ini akan memakai alasan bahwa kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat menjadi sejahtera,” ujar Bambang setengah bertanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Farial berpendapat, sebaiknya kenaikan harga BBM pada waktu pemerintahan Jokowi-JK nanti. Namun, tidak ada salahnya bila Jokowi — yang sebentar lagi dilantik menjadi presiden, red — segera berunding dengan presiden SBY untuk menentukan kapan kenaikan itu dilakukan.
‘’Saya dengar keduanya (Jokowi dan presiden SBY, red) mau ketemu, apakah di Bali atau di Jakarta, saya berharap pertemuan itu dimanfaatkan untuk membicarakan rencana menaikkan harga BBM. Saya pikir ini masalah yang cukup mendesak untuk dilakukan,’’ kata Farial.
Politisi PPP ini bisa memahami, kenaikan harga BBM memang kebijakan yang tidak populis dan bisa membuat citra pemimpin jadi kurang baik di mata rakyat. Persoalannya, kenaikan itu sulit dihindari. ‘’Masalahnya apakah kenaikan itu dilakukan sekarang atau setelah Jokowi-JK memerintah negeri ini? Yang bisa jawab masalah ini hanya Jokowi dan SBY,’’ ujar Farial.
Menyingung soal kelangkaan BBM, Farial mengatakan, kelangkaan itu terjadi karena distribusinya sengaja diirit artinya tidak dilos seperti biasanya. Karena kalau dilos, persediaan bisa jebol. Misalnya, kalau selama ini SPBU menebus 20-30 ton BBM sehari, sekarang hanya dapat setengahnya. (chan)
