JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Paulus Yohanes Sumino mengungkapkan ada sekitar 67% kepala daerah yang tak mentaati Undang-Undang. Kondisi inilah yang harus dibereskan Jokowi-JK.
“Hasil penelitian DPD seperti itu, ada 67% daerah yang tak patuh. Jadi Jokowi harus berani membenahi dan memanggil Gubernur dan bupati yang tak patuh,” kata anggota DPD RI, Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi “Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK”, di Jakarta, Rabu, (27/08/2014).
Namun demikian, kata Sumino, tak hanya propinsi dan kabupaten saja yang tak patuh aturan, begitu juga sejumlah departemen yang ternyata juga melakukan hal yang sama. “Kejadian itu, justru departemen-departemen, yang melayani rakyat. Kementerian yang tak mematuhi layanan publik itu, contohnya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial dan lain-lainnya,” terangnya.
Yang jelas, lanjut Sumino, DPD ingin membangun dari desa. Karena itu desa harus diberi kewenangan yang besar. Sehingga bisa mengimplementasikan secara tepat. Oleh karena itu, Sumino berpesan agar Jokowi harus menjaga komitmen. “Kalau tak bisa mempertahankan komitmen, bisa tak bertahan,” katanya. (chan/ce)
