JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Fachry Ali mengatakan, Jokowi-JK akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan setahun pertama karena dari APBN 2015, sebesar 80 % hanya akan habis untuk pembayaran gaji, utang luar negeri, transper dana ke daerah dan subsidi.
“APBN itu hanya tinggal 20 % dan tentu pemerintah tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali memotong subsidi BBM dan atau listrik. Jadi pemerintahan Jokowi-JK ini tak akan mengalami bulan madu, karena harus langsung bekerja keras dengan APBN yang tentu cukup sulit. Memang, Jokowi didukung oleh rakyat sama halnya dengan SBY tahun 2009, tapi Jokowi kan rakyat biasa,” kata Fachry Ali dalam dialog kebangsaan ‘Pemerintah Pasca Putusan MK’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dan Wasekjen Ahmad Basyarah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).
Fachry khawatir mengkhawatirkan Jokowi tidak mulus menjalankan hak prerogatifnya, karena kehendak Jokowi berbeda dengan kehendak PDIP. “Mengapa?, selama ini terlihat kalau Jokowi itu ingin independen dan tak mau diintervensi oleh siapapun termasuk pimpinan partai politik. Untuk itu dia menegaskan menteri dari parpol harus lepas jabatan partai,” ujarnya.
Namun Ahmad Basyarah membantah pernyataan Fachry. Menurutnya, Jokowi itu kader PDIP yang sudah matang dengan ideologi dan Trisakti Bung Karno. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti sama dengan kehendak PDIP. “Jadi, tidak ada perbedaan dari apa yang menjadi komitmen Jokowi dengan PDIP,” tambahnya.
Tapi, kalau sama lanjut Fachry, berarti Jokowi dan Mega memang muak melihat politik transaksional selama ini termasuk subsidi BBM yang dinikmati oleh orang kaya. Karena itu, Jokowi-JK harus berusaha keras untuk merealisasikan janji-janjinya seperti kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat lainnya.
“Maka yang harus diperkuat adalah Kementerian PDT, kementerian infrastruktur, dan luar negeri yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan pasar ekonomi kreatif ,” pungkasnya. (chan/mun)
