JAKARTA – Menjelang sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), TNI melaksanakan apel gelar pasukan. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Kepala Staf Angkatan dan Pangdam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Mulyono memimpin apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Dalam gelar pasukan jelang sidang putusan sengketa pilpres oleh MK ini, kami menurunkan 5.000 personel. Sebanyak 2.100 personel dari pasukan Kodam Jaya, 900 personel Kostrad, 500 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 900 personel Marinir dan 400 personel Pasukan Khas (Paskhas),” tegas Moeldoko di lapangan JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Pasca ditetapkannya status siaga satu, TNI memang sedang fokus terhadap pengamanan jelang putusan MK. Guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Kami juga siagakan pasukan pendukung lainnya,” tambah Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko menambahkan, kegiatan apel gelar pasukan ini dilaksanakan guna mengecek kesiapan pasukan TNI secara keseluruhan. Mulai dari personel, materiil dan kelengkapan pendukung lainnya.
“Hal ini semata-mata untuk memastikan bahwa setiap prajurit TNI siap untuk digerakkan kapan pun dan dalam situasi apa pun guna menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menghimbau agar masyarakat tenang dan waspada dalam mewujudkan keamanan. Sebab, kericuhan dan kondisi tidak terkendali itu dapat muncul kapan saja. Situasi tersebut, kata dia, bisa muncul karena dipicu suatu ketidakpastian.
“Potensi itu (kericuhan -red) ada. Kita mengenali indikatornya dan gejalanya,” tambah Moeldoko.
Untuk meminimalisir ketidakpastian tersebut, kata Moeldoko, maka TNI berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menyiagakan 5.000 personel TNI. TNI juga menjaga objek strategis terutama sentra kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kita akan berupaya mengamankan sektor-sektor lokasi yang di situ ada aktifitas penting. Ini harus kita jaga. Saya tidak ingin kegiatan publik terganggu,” pungkasnya. (ap)
