JAKARTA – Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) akan tetap memegang komitmen dengan koalisi permanen merah putih yang telah diteken sebelum Pilpres dan tidak akan terpengaruh dengan berbagai manuver politik sekaligus tawaran menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
“Koalisi Merah Putih sampai saat ini tetap komitmen untuk solid dan kompak di luar pemerintahan atau oposisi,” tegas Ketua DPP PPP Ahmad Dimayti Natakusumah yang juga Wakil Ketua MPR menjawab pertanyaan wartawan disela-sela pertemuan Pimpinan MPR dengan Tim Kerja Kerja MPR, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Wakil Ketua MPR RI yang pengganti Lukman Hakim Saifuddin itu menegaskan, koalisi permanen itu sudah menjadi keputusan yang harus dihormati. “Jadi, sekarang ini etika politik sesuai keputusan Rapimnas, maka PPP harus memegang komitmen dan mematahui hasil Rapimnas,” ujarnya.
Langkah koalisi merah putih tersebut kata Dimyati, sebagaimana ditunjukkan PDIP selama sepuluh tahun sebagai oposisi atau di luar pemerintahan. Karena itu, PPP juga ingin memenangkan pemilu berikutnya meski harus menjadi oposisi selama lima tahun ke depan. “Buktinya PDIP di luar pemerintahan bisa menang. PPP juga ingin menang. Jadi, sekarang ini PPP ingin menjadi partai penyeimbang,” tambahnya.
Dikatakan, dalam penyampaian aspirasi ada mekanismenya. Termasuk soal adanya aspirasi dari kader PPP sendiri yang ingin berkoalisi dengan koalisi pasangan Jokowi-JK di pemerintahan 2014-2019.
“Keputusan partai untuk mendukung Prabowo-Hatta dilakukan melalui Rapimnas dan Mukernas, maka kalau ada perubahan dukungan, harus dilakukan melalui muktamar. Jadi, aspirasi silahkan saja, kan nanti disampaikan dalam rapat paling tinggi di di atas Rapimnas adalah Mukernas,” ungkapnya.
Namun dia memprediksi, kalau muktamar PPP itu akan digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, dan menjadi oposisi bukan hal buruk. (chan/mun)
