JAKARTA – Masyarakat dan media perlu mengawasi kinerja Tim Transisi yang dibentuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Pasalnya, tim yang diketuai oleh Rini Soemarno bisa jadi ruang transaksi untuk mengambil posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, tim transisi idealnya hanya membicarakan terkait program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet.
“Tim transisi dan tim ahli tidak boleh jadi menteri. Karena tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan ada konflik kepentingan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8).
Saiful melihat potensi ‘main mata’ untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Beberapa orang di tim transisi ditengarai adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang
besar.
“Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pingin jadi menteri. Sedangkan Anis, yang pernah ikut konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri,” serunya.
Tim transisi, menurut Saiful harus benar-benar menjaga sikap
profesional. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk
merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional.
“Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya. Makanya potensi adanya politik transasional itu perlu kita pantau,” tandasnya.
Seperti diketahui, Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristianto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal.
