JAKARTA – Pembentukan Tim Transisi yang hanya melibatkan kalangan politik tertentu, terus mengundang kontroversi. Pasalnya, Jokowi sebagai presiden terpilih terkesan tidak mengakomodir kekuatan politik yang mendukungnya saat Pilpres 9 Juli 2014.
“Kontroversi yang dibuat Jokowi adalah dengan tidak mengakomodir kekuatan politik yang mendukung Jokowi-JK. Jadi, kelima Deputi dan Kepala Transisi, tidak mewakili kelompok partai yang menurut saya penting. Bagaimanapun juga partai yang mendukung Jokowi-JK harus dilibatkan,” ujar Pengamat Politik dari Polcom Institute, Heri Budianto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/8).
Komposisi tim transisi yang dipilih Jokowi, Menurut Heri akan membuat partai politik yang mendukungnya meradang. Sehingga, jika ada ketidakpuasan dari partai pendukung itu adalah hal yang wajar. “Kalau terjadi gejolak yang terjadi di tubuh koalisi pendukung Jokowi itu konsekuensi,” imbuhnya.
Walaupun tidak dibuka di publik, menurut Heri, Hanura, PKB, dan PKPI pasti kecewa dengan sikap politik Jokowi dalam membentuk tim transisi yang tidak mengakomodir partai pendukung.
Jika kondisi ini terus berlanjut hingga pembentukan kabinet. Maka akan membahayakan pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Itu karena beberapa partai pendukung Jokowi, bisa saja kecewa dan membelot untuk melawan Jokowi-JK di parlemen.
“Sangat berbahaya, kalau sekarang kita lihat koalisi merah putih solid di parlemen. Kalau Jokowi tidak mengakomodir partai pendukung, bisa jadi menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Jokowi di parlemen nantinya,” katanya.
Dengan kondisi seperti itu, Heri menyarankan agar sebaiknya Jokowi tetap melibatkan partai-partai pendukung dalam tim transisi. “Harusnya partai pendukung harus tetap di akomodir, bahkan jauh lebih besar dari itu,” tukasnya.
