Tak Mewakili Koalisi, Tim Transisi Dibubarkan Saja

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Agus Riyanto berpandangan, Jokowi-JK seharusnya melibatkan seluruh partai pendukung yang berperan dalam proses pemenangan di Pilpres 2014. Sayang, hal itu tidak tercermin dalam Tim Transisi yang dibentuk guna memuluskan peralihan pemerintahan.

“Koalisi yang dibentuk memang tanpa syarat, akan tetapi dalam berbagai kebijakan, Jokowi harusnya mengajak komunikasi partai pendukungnya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/8).

Dengan komposisi tim transisi yang ada, sambung Agus, kelompok Nahdliyin yang direpresentasikan oleh PKB pasti merasa kecewa karena selama ini PKB yang membentengi Jokowi dari berbagai serangan isu agama. Pun demikian dengan Hanura dan PKPI.

“Karena dari sisi representasi politik aliran saja nggak masuk, maka tim transisi lebih baik dibubarkan. Padahal kita tau ada banyak kader PKB, Hanura, dan PKPI yang memiliki kapabilitas, kredibilitas serta berpengalaman,” tegasnya.

Yang juga dikhawatirkan, jika tidak ada komunikasi yang baik dengan partai-partai pendukung, posisi Jokowi-JK akan lemah di parlemen.

“Kalau tidak diakomodir, ini bisa berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-JK ke depan,” kata peraih gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Khusus mengenai peran PKB, Agus menilai kemenangan Jokowi-JK di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari PKB yang pasang badan. Begitu juga di daerah lain yang menjadi basis partai pimpinan Muhaimin Iskandar.

“Selama ini PKB pasang badan. Andaikan tidak ada PKB di kubu Jokowi-JK, maka akan susah melawan isu agama yang ditujukan ke Jokowi pada saat kampanye,” tandas dosen Ilmu Politik itu.

Seperti diketahui, Tim Transisi bentukan Jokowi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain Anies Baswedan, Hasto Kristianto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal.

Namun, formasi tim transisi itu menurut Agus terkesan asal comot daripada atas dasar pertimbangan representasi parpol pendukung, atau aspirasi politik aliran, karena ketua umum parpol koalisi tidak diajak bicara.