JAKARTA – Tim transisi bentukan Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya bertujuan untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus, dinilai terlalu eksklusif. Pasalnya, tim tersebut tidak melibatkan seluruh partai politik dalam koalisi.
“Saya kira komposisinya terlalu eksklusif. Seharusnya tim transisi ini diisi oleh orang yang memberikan kontribusi kepada Jokowi, dan isinya juga harus lebih beragam,” ujar Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Zaki Mubarok kepada wartawan, Rabu (6/8).
Dengan hanya terdiri dari lima orang, dan cuma ada dua perwakilan dari partai politik, sambung Zaki, secara otomatis tiga perwakilan partai (PKB, Hanura dan PKPI) tidak dilibatkan dalam tim transisi.
“Soal kenapa golongan parpol tidak semuanya dilibatkan, Pak Jokowi harus menjelaskan agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antar partai pendukung,” tegasnya.
Jika tidak ada penjelasan, tak menutup kemungkinan tim transisi menjadi arena konflik yang baru di antara partai pendukung Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
“Kondisi seperti ini bisa menimbulkan kecemburuan, karena seharusnya pak Jokowi bisa merekrut tim yang beragam, sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran yang lebih luas,” timpalnya.
Zaki menambahkan, maksud Jokowi untuk membentuk tim transisi ini sudah baik. Namun, pola perekrutan yang dilakukan masih kurang taktis.
“Harusnya ada penghargaan secara psikologis kepada partai pendukung, karena setiap partai pasti mempunyai ahli di bidang-bidang tertentu,” tutupnya.
Seperti diketahui, tim transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua tim transisi yakni Rini Soemarno, sedangkan empat staf deputi pembantu yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.
Jokowi mengungkapkan, fungsi tim transisi adalah untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus. Misinya antara lain adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain.
Kemudian, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar.