JAKARTA – Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarief Hidayat mengingatkan Jokowi jika benar-benar resmi dilantik menjadi presiden untuk melaksanakan janji-janjinya dengan menyusun kabinet profesional atau zaken cabinet. Hal ini untuk memerkuat sistem presidensil yang sudah dipilih untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
“Upaya pembaruan praktek presidensil sebenarnya sudah dimulai pada pemilu 2004 lalu melalui Pilpres secara langsung.Tapi itu belum sempurna karena pembeda antara sistem presidensil dan parlementer adalah ada pemilihan para menteri-menteri, yang masih didominasi parpol, maka tidak akan ada penguatan sistem presidensil,” tegas Syarief pada wartawan di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Karena itu kata Syarif, Jokowi harus bisa konsisten dengan janjinya dengan melakukan pembaruan kabinet. “Masalahnya memang terletak pada seberapa jauh Jokowi kuat Ketika harus berhadap dengan partai pengusung karena tidak ada yang namanya dukungan itu gratis,” ujarnya.
Syarif melihat Jokowi akan kompromi dengan mengakomodir orang-orang parpol yang memang memiliki track rekord profesional. “Saya rasa kompromi akan dilakukan oleh Jokowi dengan mengambil orang-orang yang memiliki karier profesional yang juga menjadi kader partai koalisinya,” tambah Syairif.
Namun demikian Jokowi juga harus memilih menteri perempuan dalam kabinetnya. Sebab, setidaknya ada tiga nama perempuan yang pantas masuk dalam kabinet Jokowi. Seperti Rini Suwandi, Kofifah Indarparawangsa mantan menteri pemberdayaan perempuan, dan Siti Nurbaya mantan Sekjen DPD RI.
Selain itu Jokowi diminta tidak mengakomodir orang-orang bermasalah seperti diberitakan selama ini. Misalnya bendahara umum DPP PDIP, Olly Dondokambei yang terlibat dalam beberapa kasus korusipsi Hambalang, Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar dalam kasus suap kardus durian di Kemenakertransi, Helmi Faisal Zaini terkait korupsi PDT di Papua, mantan tersangka kasus korupsi di kementrian kelautan dan perikanan Rochmin Dahuri. (chan/mun)
