JAKARTA – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam berpandangan, walaupun menganut sistem Presidensil, namun pratiknya Indonesia menganut semi parlementer. Karena itu, Presiden Indonesia masih belum tenang bekerja tanpa dukungan parlemen terutama soal legislasi dan penganggaran.
“Karena di Indonesia ini adalah multipartai, jadi penting untuk membangun koalisi untuk mendapatkan dukungan besar di parlemen,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/7).
Jika pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu merangkul beberapa partai yang ada di parlemen, Saiful khawatir itu akan membuat pemerintahan Jokowi-JK digoyang dan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.
“Paling tidak partai pendukung, karena sistem Presidensil dengan sistem multipartai, mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai,” kata peraih doktor dari Universitas Hawaii itu.
Bagi saipul, perwakilan dari partai politik yang akan duduk di kabinet haruslah figur yang memiliki kompetensi, dan faktanya cukup banyak kader partai yang mempunyai profesionalitas dan kapabilitas di berbagai bidang.
Menurutnya, profesional itu bisa dibagi dua, yakni profesional murni dan profesional partai. Jika dibandingkan antara profesional partai dengan profesional murni, profesional partai dianggap lebih memiliki leadership dan pengetahuan tentang konstalasi politik di parlemen.
“Dari segi leadership, orang partai lebih baik daripada orang profesional, selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan,” katanya.
Terlebih, orang-orang partai politik mempunyai peran yang besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saipul, bentuk tanggung jawabnya lebih besar dari orang-orang non parpol yang tidak berperan besar di Pilpres 2014.
“Orang-orang non parpol yang tidak keringetan di pilpres belum tentu bisa mengatasi kebuntuan politik dan punya leadership,” tandasnya.
