Sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam bersama Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi Wawasan Kebangsaan dengan tema “Menanti Presiden Pemenang Pemilu”, di gedung MPR Senin (21/07/2014). Foto dardul
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli menyatakan tidak masalah capres-cawapres yang kalah menggugat ke Mahkiamah Konstitusi (MK), karena langkah itu konstitusional. Putusannya pun nantinya bersifat final dan mengikat, sehingga tak bisa diganggu-gugat lagi dan langsung berlaku.
Yang terpenting semua proses Pilpres ini berlangsung aman, damai, dan tanpa gejolak sosial. Pilpres yang berlangsung sekarang ini menjadi tegang karena ada dua pasangan capres. Karena itu, lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, BPK, dan KY melakukan pertemuan-pertemuan menjelang dan setelah Pilpres untuk terwujudnya kedamaian,” kata Melani dalam dialog kenegaraan ‘‘Menanti Presiden Pemenang Pilpres’ bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (21/7/2014).
Melani pun optimis kondisi negara akan aman pada pengumuman rakapitulasi suara Pilpres oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli besok. Apalagi kata Melani, kedua pasangan capres sudah sama-sama menyatakan siap menang dan siap kalah. “Jadi, siapapun yang terpilih ke depan harus menjadikan negara ini dihormati dan disegani oleh dunia internasional,” ujarnya.
Selain itu kata Melani, Indonesia harus lebih kuat lagi secara ekonomi di mana Indonesia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjadi negara ke-16 dunia yang kuat secara ekonomi. Belum lagi menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri maupun luar negeri, seperti musibah meledaknya peswat Malaysia MH17 di Ukraina, krisis Gaza Palestina dan sebagainya.
Hanya saja kalau Prabowo-Hatta menang, maka akan sulit membagi-bagi kekuasaan dengan mitra koalisi merah putih, karena mitra koalisinya besar dan konsekuensi politinya akan tersandera. Seperti SBY, yang terbukti tersandera oleh Setgab koalisi II. “Di pemerintahan SBY aman, tapi di DPR RI terus digoyang dengan kasus skandal bank Century, Hambalang, dan lain-lain,” ungkapnya.
Tapi, kalau Jokowi-JK yang menang lanjut Asvi Warman Adam, akan lebih efektif dengan koalisi rampingnya, apalagi akan menyatukan istana presiden dan wapres. Namun, Jokowi juga harus membuktikan dirinya kalau bukan boneka Megawati. “JK juga mempunyai banyak persoalan dengan perusahaan yang dimiliki dan itu harus dikontrol ketat, bukan malah dapat keistimewaan. Juga jangan sampai muncul SDM (semua dari Makassar),” pungkasnya. (chan/mun)
