JAKARTA
– Pakar hukum tata negara Irman Purta Sidin menegaskan, hasil perhitungan suara Pilpres yang sah adalah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis lembaga survei.
“Hasil yang benar dan sah adalah hitungan KPU. Kalau saling mengklaim kemenangan berdasarkan hitungan cepat hanya sebagai pertarungan persepsi politik,” kata Irman dalam diskusi ‘Peta Damai Pasca Pilpres 2014’ bersama Wakil Ketua MPR RI Ahmad Dimayati Natakusumah dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (14/7/2014).
Karena itu, kata Irman, kedua pasangan capres dan cawapres harus menyiapkan data-data dan bukti-bukti form C1 dan bukannya klaim kemenangan sendiri-sendiri.
“Sebab, demokrasi itu bukan saja kuantitaif, melainkan kualitas yang sempurna, dan mengujinya ke MK juga secara kuantitatif dan kualitatif,” tegasnya.
Karena itu menurut Irman, masyarakat tak perlu larut dalam keperpihakan Pilpres khawatir terjadi konflik di akar rumput. Namun demikian dia menilai masih wajar terjadinya gonjang-ganjing Pilpres belakangan ini karena Pilpres seara langsung baru digelar tiga kali.
“Hanya saja lembaga survei itu pranatanya harus diperbaiki. Sebab, memang ada hal-hal yang bisa disurvei dan ada yang tidak serta kapan bisa memublikasikan hasil survei. Apalagi lembaga surveinya merupakan bagian dari tim sukses,” ujarnya. (chan)
