Wakil Ketua MPR Ahmad Frahan Hamid (tengah), pengamat politik dari Unhas MakassarAnwar Arifin (kiri) dan Guru Besar Ilmu Politik UI Maswadi Rauf (kanan) dalam diskusi wawasan kebangsaan,MPR Senin (7/7). Foto dardul/tk
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mengingatkan kedua pasangan capres-cawapres dan pendukungnya tidak menebar teror dengan membuat pernyataan kalau kalah akibat terjadi kecurangan, politik uang, akan ada kudeta, ada intimidasi, dan sebagainya.
“Kedua pasangan capres itu harus siap menang dan siap kalah, serta menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat dalam menentukan pilihannya,” tegas Farhan Hamid dalam diskusi ‘Mencari Pemimpin Bangsa’ bersama pengamat politik UI Maswadi Rauf, dan pengamat politik dari Unhas Makassar Anwar Arifin, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (7/7/2014).
Farhan juga mengingatkan kedua kelompok yang berkompetisi memperebutkan kepemimpinan nasional jangan menciptakan isu-isu negatif, agar suksesi kepemimpinan berlangsung baik dan terhormat dan bisa menjadi teladan bagi generasi muda ke depan. “Sebab, suksesi dari Bung Karno ke Soeharto sampai ke Megawati selalu bermasalah bahkan dengan pertumpahan darah,” kata Farhan.
Farhan Hamid menegaskan bahwa belum satupun pemimpin yang meng-Indonesia. Karena memang belum jelas sampai sekarang ini. “Masalahnya, yang punya kepentingan terhadap kepemimpinan di Indonesia itu, adalah orang asing,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Farhan, masyarakat Indonesia jangan terlalu fanatik terhadap pernyataan-pernyataan orang asing. “Mereka punya kepentingan. Makanya, sore ini pimpinan MPR mengundang 7 pimpinan lembaga tinggi negara sore ini,” ucapnya.
Menurut Maswadi Rauf, yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang berani menegakkan hukum secara konsisten, khususnya dalam pemberantasan korupsi, suap, mafia impor yang menghancurkan bangsa ini. “Kalau nanti yang terpilih capres yang lemah, maka Indonesia akan seperti sekarang ini, karena akan terus berhadapan dengan lemahnya efektifitas dan efisiensi birokrasi. Sebab, presiden itu kunci segala-galanya,” tegasnya.
Soal munculnya pemimpin dari parpol sebagai pilar demokrasi, maka kata Anwar Arifin, parpol yang harus diperbaiki dan diperkuat. “Masalahnya dalam Pilpres ini kalau menghargai satu kepala Rp 100 ribu dan butuh Rp 6 triliun untuk 60 juta suara per kepala. Jadi, tergantung modal,” tambahnya.
Padahal katanya, pemimpin yang dibutuhkan seperti Umar bin Khattab, yang berani, tegas, dan adil sesuai tuntutan zamannya masing-masing. “Karena Indonesia ini sangat besar, dimana setiap kepala ini sebagai warga negara sudah menanggung utang luar negeri sebesar Rp 8 juta,” pungkas Anwar Arifin. (chan/mun)
