JAKARTA – Dalam melakukan kajian tentang perbaikan sistem ketatanegaraan, MPR RI menimba masukan dari berbagai kelompok atau komponen masyarakat. Tidak saja dari kalangan eilite bangsa ini dan perguruan tinggi, tapi juga dari kelompok pengajian ibu-ibu atau majelis taklim.
“MPR tidak saja mendengarkan masukan dari para elite, tapi juga kelompok masyarakat seperti dengan majelis taklim ini,” kata Kepala Pusat Pengkajian Setjen MPR Ma’ruf Cahyono dalam acara dengar pendapat umum Sistem Ketatanegaraan dengan Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di gedung MPR, Sabtu (5/7/2014).
Kegiatan serupa juga dilakukan dengan kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Jakarta Barat dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jakarta Barat, Minggu (6/7/2014). Kedua kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR Achmad Dimyati Natakusumah.
Ma’ruf Cahyono yang tampil sebagai pembicara di kedua pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa sekarang ini muncul kegalauan dari masyarakat karena orang sudah banyak melupakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”Sekarang banyak orang amnesia kepada Pancasila,” ujar Ma’ruf Cahyono yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Sesjen MPR menggantikan Edi Siregar yang akan memasuki masa pensiun.
Pada hal kata Ma’ruf, Pancasila sebagai dasar negara sudah mengatur sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila itu sudah mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan sesama manusia, rasa keadilan, persatuan dan berdemokrasi. Kalau kita semua menghayati dan mengamalkan Pancasila, kehidupan kita berbangsa dan bernegara akan merasa nyaman,” kata Ma’ruf.
Dia menyebutkan ada tujuh isu dalam melakukan kajian sistem ketatanegaraan yang dilakukan MPR, diantaranya menata ulang konstitusional, kembali GBHN seperti dimasa Orde Baru, revitalisasi Pancasila, perlu dibentuk badan khusus seperti BP7 untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungga Ika, Masalah Tap MPR dan Transparansi.
Dikedua pertemuan tersebut, para peserta juga mengungkapkan kegalauan mereka terhadap nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai dilupakan orang banyak. Mereka menginginkan Pancasila disosialisasikan secara maksimal. “Dulu ketika kita sekolah ada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan sekarang sudah tidak ada lagi. Pada hal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu kita ajarkan secara dini kepada generasi muda bangsa ini,” kata salah seorang peserta.
Akhirnya dalam pertemuan tersebut direkomendasikan bahwa perlu dihidupkan kembali pelajar PMP di sekolah dan perlu dibentuk badan khusus untuk mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat secara luas. “Apapun nama badan terserah, yang penting ada badan khusus untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” kata seorang peserta menyampaikan rekomendasi dari dengar pendapat umum di kedua pertemuan tersebut. (chan)
