JAKARTA – Tiga politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah, tidak tinggal diam menghadapi putusan pemecatannya oleh DPP Golkar. Langkah hukum pun telah disiapkannya dengan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai pengacara.
Todung mengatakan sudah mempelajari kasus yang dihadapi kliennya. Pengacara senior itu juga mempertanyakan putusan DPP Golkar yang dinilai tidak masuk akal.
“Dosa apa sih sehingga mereka diberhentikan? Kalau tidak loyal, indisipliner, atau tidak mendukung kebijakan partai, kebijakan partai mana yang tidak didukung?” ujar Todung kepada wartawan, Kamis (26/6).
Saat Rapimnas Golkar pada tanggal 22 Mei 2014, sambung Todung, keputusan yang diambil adalah tetap mendukung pencapresan ARB, dan menyerahkan keputusan koalisi kepada ARB sebagai capres atau cawapres. Meski begitu, ia tidak melihat opsi lain yang menafsirkan ARB dapat mendukung capres lain.
“Dalam hal ini tidak bisa ditafsirkan mendukung capres yang lain, sebuah kesalah, ketika ARB tidak menjadi capres atau cawapres,” serunya.
Saat anggota Golkar itu tidak mendukung bergabungnya Golkar pada capres yang lain, bukan berarti anggota tidak mendukung atau melanggar putusan sidang pleno. Kecuali jika ARB maju jadi capres atau cawapres, maka ada satu kewajiban organisasi untuk mendukung.
Sebelumnmya tiga organisasi pendiri Partai Golkar atau Trikarya, yang terdiri dari Kosgoro 1957, MKGR, dan SOKSI, menentang kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang memecat tiga kader Golkar yang mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
.
“Pemecatan itu harus dianulir dan direhabilitasi. Kami tidak ingin ada pelemahan suasana demokrasi dan pelemahan kader,” ujar Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/6).
Trikarya menilai sanksi pemecatan itu terlalu berat, mengingat yang didukung tiga kader itu adalah Jusuf Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar.
Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris juga menyayangkan keputusan pemecatan. Mantan Menteri Perindustrian itu menilai Aburizal Bakrie adalah orang yang tidak mampu menerima perbedaan.
