JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Biak Yesaya Sombuk yang diduga menyuap pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mendapat apresiasi Anggota Komisi V DPR RI Teguh Juwarno.
Menurut legislator dari Fraksi PAN tersebut, penangkapan dan penggeledahan itu merupakan bukti kalau kementerian itu belum steril. Ironisnya, selama ini parlemen yang kerap menjadi sorotan soal kasus-kasus korupsi.
“Saya sering mengatakan, jangan cuma parlemen saja yang disorot. Coba geser ke eksekutif. Kita ingin melihat bagaimana kondisi di sana, dan ternyata KPK temukan dugaan korupsi,” ujar Teguh, Kamis (19/6), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sejauh ini, lanjut Teguh, Kementrian PDT tidak mempunyai satuan kerja di daerah, sehingga hal ini yang membuka peluang terjadinya suap.
“Soal pembahasan anggaran, Kementerian PDT selalu mengajukan ke komisi V, sehingga dalam hal ini, komisi hanya melakukan pengawasan saja, sedang secara teknis, kementria PDT lah yang melaksanakan secara penuh,” tegasnya.(fk)
